Evaluasi Pembangunan DKI Miniatur Indonesia

Spread the love

Jurnalline.com, JAKARTA – Kita selalu menunggu godot,yang tak kunjung hadir…ungkap penyair

Begitu juga, kebijakan pemerintah DKI yang ditunggu oleh masyarakat Jakarta. Untuk itu, diskusi yang menyangkut evaluasi pembangunan DKI diadakan Aljazeera Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu(18/12/2016).

Gerakan Masyarakat Ibukota (GEMA Ibukota) tergerak untuk membangun kesadaran masyarakat Jakarta serta mengajak untuk melihat realita dengan lebih jernih. Gerakan independent yang tidak berafiliasi pada ras, suku, agama, partai politik ataupun status sosial ekonomi tertentu. Didorong keprihatinan atas lemahnya pemahaman sebagian warga Jakarta dalam menilai capaian pembangunan.
Tren kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator dasar pembangunan ekonomi,pendidikan dan kesehatan di DKI relatif rendah yaitu sekitar 0,54/tahun-IPM tahun 2012 (77,53) dan 2015 (78,99). Rata-rata kenaikan IPM di provinsi lain mencapai hingga lebih dari 0,7 contohnya NTB (0,8) dan NTT (0,7).  Berdasarkan data resmi, GEMA IBUKOTA melihat berbagai persoalan utama pembangunan di Jakarta belum mampu diselesaikan, bahkan sebagiannya mengalami kemunduran.
“Buruknya tata kelola pemerintahan dan diperparah gagalnya kinerja pemerintah DKI. Hal itu terbuktiada berbagai kasus seperti pembelian lahan RS Waras, lahan di Cengkareng Barat, ex-Kedubes Inggris, lelang priyek tanpa melalui proses penganggaran serta pemutusan listrik di 26 sekolah. Rendahnya penyerapan anggaran dan realisasi belanja modal di DKI juga menjadi tolok ukur buruknya tata kelola pemerintahan,” tegas Lius Sungkarisma, tokoh Tionghoa, penggiat Gema Ibukota.
Pemerhati masalah ekonomi politik dan kemiskinan Abdurrahman Syebubakar mengatakan, “Pemerintah DKI memiliki keunggulan yang sangat besar dibanding daerah lain. Berbeda dengan provinsi lain,kuasa anggaran dan kebijakan ada ditangan Bupati dan Walikota.”
Buruknya pengelolaan pemerintah menunjukkan kecenderungan penguasa yang tidak menjalankan amanat dari rakyat, terutama penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan melalui layanan publik, akses informasi yang berimbang kepada masyarakat luas.
(dms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.