TOLAK AHOK, KETUA DPC HANURA JAKTIM RESMI DIPECAT
Jurnalline.com, Jakarta – Partai Hanura DKI akhirnya resmi memecat Mohamad Guntur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HanuraJakarta Timur (Jaktim). Tujuannya untuk menstabilkan kondisi partai jelang Pilgub DKI 2017 dan Pemilu 2019.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura DKI M Ongen Sangaji mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat pemecatan untuk anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu. Langkah tegas ini diambil lantaran yang bersangkutan tidak patuh dengan perintah partai.
“Pemecatan sudah bersifat final dan tidak akan berubah. DPD Hanura DKI akan segera memprosesnya,” tegas saat dihubungi, Sabtu (10/9).
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI ini menjelaskan, Guntur dipecat karena tidak menunjukkan loyalitas terhadap partai. Terlebih dia kerap membuat gaduh keputusan partai, salah satunya mengenai dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama.
“Itu tidak benar dan hanya buat gaduh. Kalau gaduh terus kapan partai kerja,” ungkapnya.
Ongen mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan Surat Keputusan penunjukan ketua sementara. Sehingga roda organisasi partai berjalan.
“Tidak lama lagi keluar. Nama-nama masih dibahas. Nanti, kami sampaikan,” tutupnya.
Bahkan, Ongen menegaskan, setelah proses pemecatan tingkat DPD rampung, pihaknya langsung melakukan pencabutan kartu tanda anggota (KTA) Hanura Mohamad Guntur.
“Siapa pun orangnya, yang tak sejalan dengan partai akan ada tindakan tegas. Pahami itu,” tegasnya. “Kami sudah beri peringatan terhadap Guntur, tapi tidak didengar,” tandas dia.
Sebelumnya Guntur berharap DPD dan DPP Partai Hanura mau mendengarkan aspirasi kader di akar rumput agar tak mencalonkan Ahok di Pilgub DKI. “Seharusnya DPD dan DPP Partai Hanura memahami, kalau di bawah tidak menginginkan mendukung Ahok. Jangan memaksakan lah,” kata Guntur.
Guntur menjelaskan, penolakan kader akar rumput terhadap pencalonan Ahok terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. “Bukan hanya di Jakarta Timur, tapi juga Jakarta Barat, Utara, dan Pusat,” ungkap anggota Komisi D DPRD DKI ini.
(IDG/Red)
