Sya’roni Sekjen Humanika : Manajemen Pemerintahan Jokowi Amburadul
Jurnalline.com – JKT – Dengan munculnya polemik harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menunjukkan manajemen pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan kurang harmonis. Kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan jajarannya untuk mengkaji ulang kemungkinan penurunan harga BBM sementara sehari sebelum perintah itu dikeluarkan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan tidak akan ada penurunan hingga akhir tahun 2015 nanti.
Sya’roni Sekjen Humanika
“Pernyataan yang berbeda antara Presiden dan Menteri BUMN, dengan demikian tidak berlebihan bila dikatakan manajemen pemerintah dalam pengelolaan BBM sangat amburadul,” kata Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya’roni, dalam keterangannya ketika dihubungi Jurnalline. Senin. (5/10/2015).
Seperti diketahui, pada Rabu 30 September 2015 Menteri Sudirman Said mengumumkan bahwa harga BBM periode Oktober-Desember 2015 tetap sama seperti sebelumnya, alias tidak ada penurunan. Lebih lanjut, ia juga menetapkan periodisasi evaluasi harga BBM dilakukan tiap tiga bulan sekali.
Namun esoknya, tepatnya Kamis 1 Oktober 2015, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri ESDM dan Pertamina untuk mengkaji kemungkinan adanya penurunan harga BBM. Presiden Jokowi berencana memasukkan penurunan BBM sebagai salah satu paket ekonomi Jilid III.
Menurut Sya’roni, “Pernyataan yang berbeda antara Presiden Jokowi dan Menteri Sudirman menimbulkan pertanyaan, apakah sebelumnya Menteri Sudirman tidak melapor ke Presiden? Ataukah, Presiden Jokowi sengaja ingin memanfaatkan kembali momentum untuk meraih simpati rakyat?”, ujarnya
“Kontradiksi ini sangat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Seakan tidak ada koordinasi antara presiden dengan menterinya. Kuat sekali kesan bahwa Menteri ESDM tidak melapor kepada Presiden. Dan Presiden seolah-olah baru tahu setelah adanya pengumuman sehari sebelumnya,” ungkap Sya’roni.
Selain itu, kata Sya’roni, melihat harga minyak dunia yang terus menurun sementara, sikap presiden Jokowi juga patut dipertanyakan. Selama berbulan-bulan presiden telah membiarkan para menterinya mengumumkan harga BBM. Publik menduga pengumuman menteri sudah sepengatahuan presiden, dan selama itu juga presiden diam saja. Presiden tak bergeming meskipun keberatan rakyat terus meluas.
Untuk menghentikan polemik yang berkembang, Sya’roni menyarankan hendaknya pengelolaan BBM dikembalikan kepada konstitusi. Yakni dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk menguntungkan koorporasi atau untuk pencitraan.
“Kedepan, presiden dan para menterinya harus memperkuat koordinasi agar tidak menimbulkan kegaduhan,” pungkas Sya’roni
(Zeet)
