Boy Sadikin Mundur Dari Kursi Ketua DPD-PDIP DKI Jakarta
Jurnalline.com, JAKARTA – Boy Bernadi Sadikin telah mengajukan surat pernyataan mundur sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, pada 28 Desember 2015 lalu.
Tak ayal, beberapa hari terakhir ini, publik mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi alasan putra sulung Gubernur DKI 1966/1977, Ali Sadikin, itu memilih hengkang menjelang setahun Pilkada DKI 2017.
Berikut penjelasan lengkap Boy Sadikin saat ditemui wartawan di kediamannya, di Jl Borobudur No. 2, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (10/2/2016) malam:
– Mengapa Anda mundur sebagai ketua DPD PDI-P DKI?
Boy Sadikin: PDIP di Jakarta punya sejarah panjang memenangi pemilu, baik pilkada maupun pileg. Dari 2002 sampai 2012, PDIP memenangi Pilkada, walaupun semuanya bukan kader internal yang didukung. Rekor ini khawatir tak dapat saya lanjutkan, karena kondisi sedang tidak kondusif dan kurang kompaknya di internal PDIP.
Sementra usia saya sekarang sudah tidak lagi muda. Jadi, saya kira, sudah waktunya memberikan kesempatan kepada yang lebih muda agar dapat pengalaman memimpin organisasi.
– Anda menyebut kondisi internal PDI-P tidak kondusif dan kurang kompak. Memangnya apa yang terjadi dengan PDI-P DKI?
Boy Sadikin: Begini, PDIP adalah partai wong cilik (rakyat kecil). Maka, keberpihakan partai jelas. Kalau penggusuran di mana-mana, nelayan mengeluhkan reklamasi, di mana PDI-P seharusnya berada? Kan seharusnya berada di barisan terdepan.
Minimal, melalui kepanjangan tangan partai di fraksi di DPRD kan memanggil pejabat Pemprov DKI, mengetahui dasar, rasionalisasi kebijakan itu. Kemudian, seharusnya kita, PDIP merekomendasikan setidaknya kebijakan ditunda untuk mencari jalan tengah.
Tapi kenyataannya, penggusuran dan reklamasi terus berjalan. Itu (berpihak kepada rakyat kecil) menjadi tradisi. Seharusnya dilakukan, bukan bertentangan.
Ketum (Bu Mega) juga berpesan ‘hati-hati reklamasi’. Tapi, DPRD terus membahas dua Raperda terkait reklamasi (RZWP3K dan RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta).
Padahal, beberapa hari ini, banyak nelayan yang menginap di kantor DPC PDIP Jakarta Utara. Ada yang dari Angke sama Kepulauan Seribu. Kan banyak pengurus partai di Utara yang nelayan juga.
Kalau ini terus dilakukan, saya khawatir semangat PDI-P sebagai partai wong cilik tergerus. Ini jadi salah satu pertimbangan saya dan berharap ada kader yang lebih baik untuk memimpin.
– Artinya, karena dua hal itu saja, reklamasi dan penggusuran, maka anda memutuskan mundur?
Boy Sadikin: tidak, ada juga instruksi partai lain yang telah saya sampaikan. Soal LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) misalnya. Saya cuma minta itu dilaksanakan sebaik mungkin, karena itu temuan lembaga negara lho, bukan kita (PDI-P) mengada-ada.
Saya juga perintahkan supaya anggota Fraksi PDI-P menjalankan tugasnya dengan benar. Segala keputusan dewan maupun di tingkat komisi, dikerjakan dengan baik. Yang penting, enggak melanggar aturan. Tapi, nyatanya kan enggak juga. Banyak keputusan DPRD yang sampai sekarang masih jadi ‘utang’, karena enggak jalan.
– Apa yang masih menjadi ‘utang’ DPRD?
Boy Sadikin: Pansus LHP BPK apa rekomendasinya? Jalan enggak? Kan enggak. Rekomendasi panitia angket bagaimana? Belum jelas kan sampai sekarang.
– Apa sikap PDI-P DKI atas angket DPRD?
Boy Sadikin: Kan sudah telah rekomendasi panitia angket dan rasionalisasinya. Jalanin aja dulu. Masalah keputusannya apa, itu belakangan. Intinya, dewan, khususnya Fraksi PDI-P melaksanakan tugas dan kewajiban dengan benar sebagai wakil rakyat.
– Kenapa PDI-P DKI tidak harmonis sehingga keputusan partai tidak berjalan di DPRD?
Boy Sadikin: Ya, saya enggak tahu. Kan saya enggak jabat apa-apa di dewan, selain di partai. Tanya saja ke pimpinan fraksi di DPRD sana.
– Mundurnya Anda sebagai ketua DPD PDI-P DKI ada kaitannya dengan pencalonan anda pada Pilkada DKI 2017?
Boy Sadikin: Enggak, enggak ada. Kan saya mengajukan mundur Desember, sebelum ramai-ramai bahas Pilkada. Kalaupun ada kaitannya, bukan karena saya. Tapi, ingin citra PDI-P sebagai partai wong cilik tetap, sehingga dapat mempertahankan kemenangan sebelum-sebelumnya.
– Mengapa mundur sebagai ketua DPD PDIP DKI yang anda pilih?
Boy Sadikin: Mundur satu langkah untuk menang tiga langkah. Enggak selamanya menjadi pemimpin merupakan jalan terbaik. Ada saatnya kita untuk mengalah dulu. Menjadi kader biasa, bukan berarti kesempatan untuk membela kepentingan masyarakat berarti berhenti.
– Apakah sudah ada jawaban soal surat pemunduran diri Anda?
Boy Sadikin: Belum, belum ada. Pemanggilan juga enggak ada. Baru kemaren saya disuruh menghadap ke DPP di Diponegoro.
Waktu itu, pertengahan sampai akhir Januari kalau enggak salah, memang Pak Hasto (Sekjen DPP PDIP) dan Pak Eriko (Wasekjen DPP PDIP) diutus ketum (Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri), bertemu saya. Mungkin belum ‘jodoh’, makanya enggak ketemu.
{Zeet/Jon/Red}
