Jurnalline.com, JAKARTA – Undang-undang Tabungan Pembiayaan Perumahan (Tapera) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari lalu masih mengundang perlawanan dari kalangan pengusaha.
Dalam dialog interaktif tentang Tapera di Kantor APINDO, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Ketua Apindo DKI Jakarta, Soeprayitno, menilai penerapan Tapera ini bisa menimbulkan permasalahan sosial yakni ketidakadilan.
“Tapera bisa menimbulkan ketidakadilan. Karena semua orang wajib mengiur, tapi tidak semua orang bisa menikmati. Yang bisa menerima manfaat hanya mereka yang berpenghasilan rendah, di bawah UMR (Upah Minimum Regional),” ujar dia dalam kesempatan tersebut, Jumat (26/2/2016).
Kondisi ini nantinya dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalah sosial di masa depan. Karena tak semua perusahaan memiliki tenaga kerja yang memiliki pendapatan di bawah UMR.
Bila kondisinya seperti itu, kata dia, maka perusahaan yang tak mempekerjakan tenaga kerja berpenghasilan di bawah UMR akan dirugikan. Karena tetap berkewajiban mengiur, namun tak ada satu pun tenaga kerjanya bisa menerima manfaat dari Tapera.
“Apa ada perusahaan yang mempekerjakan pegawai dengan upah di bawah UMR? Kalau mereka bayar upah di bawah UMR kan tentu harus pakai penangguhan. Lalu siapa segmennya?” tanya dia.
Bukan hanya ketidakadilan, kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat mengulang kesalahan serupa yang pernah dilakukan pemerintah terdahulu. Yakni, dana yang terkumpul malah tidak bisa digunakan lantaran tidak banyak kelompok masyarakat yang memenuhi kualifikasi sebagai penerima Tapera ini.
“Pemerintah ini jago mengumpulkan dan murah, tapi tidak jago mengelolanya. Buktinya dana Bapertarum menganggur puluhan triliun. Apa ini nanti mau berakhir seperti itu?” pungkas dia.
Hadir dalam diskusi ini di antaranya juga adalah Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) dan pembicara lain yang berbicara di depan puluhan pengusaha dan perwakilan serikat pekerja yang hadir.
{Zeet/Red}
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media