Audit BPK soal Sumber Waras Keliru
Jurnalline.com, Jakarta – Dari data dan fakta yang ditemukan, BPK dinilai keliru dalam menyimpulkan adanya kerugian dalam pembelian lahan Sumber Waras. BPK dianggap tidak profesional. Pembelian sebagian lahan Sumber Waras yang kini masih diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggerakan sejumlah pegiat antikorupsi untuk menulis catatan berjudul “Jalan Lurus Menuju Sumber Waras”. Ketua tim penulis Leonardus Joko Eko Nugroho yang merupakan mantan auditor BPK menyebut ini merupakan upaya untuk mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menjalankan tata kelola yang baik.
“Kerja BPK tidak profesional, salah satunya dilihat dari rekomendasi yang ditujukan ke Pemprov, kata Leo, Kamis (02/06/16) siang.
Dalam hasil audit BPK pada 2015 lalu, berdasarkan indikasi kerugian, BPK memberikan rekomendasi bagi Pemprov untuk membatalkan upaya pembelian lahan Sumber Waras. Leo menilai hal ini tidak mungkin dilakukan dan sangat mungkin justru akan menimbulkan kerugian baru. Fakta-fakta yang sudah terungkap, membuktikan bahwa BPK keliru dalam menyimpulkan.
“BPK tidak seharusnya tebang pilih dalam membuat laporan, ngototnya BPK menyebutkan adanya kerugian pun dinilai terlalu memaksakan diri dan mengada-ada. Diduga ada unsur politis dalam audit ini,” jelasnya.
Sebagai mantan auditor BPK, Leo tahu bahwa di tubuh BPK banyak pegawai dan tenaga berlatar belakang partai politik.
“BPK tidak bisa berpolitik. Diperbaikilah. Yang sudah duduk menjabat, sadar dirilah ini di lembaga independen. Kembali ke marwah lembaga negara pemeriksa keuangan,” ujar Leo.
Pakar hukum tata negara Refly Harun pun angkat bicara, politisasi itu bisa jadi terkait dengan hajat politik terbesar DKI, yaitu Pilkada 2017. Pakar hukum ini menyebut tingginya elektabilitas Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama mengkhawatirkan banyak lawan politiknya.
“Kalau nanti terbukti audit BPK itu yang salah, maka ini akan mencoreng kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan yang independen. Publik bisa hilang kepercayaan, BPK tidak boleh menyodorkan diri menjadi kuda troya kepentingan politik dari siapapun atau partai apapun,” tegasnya.
(Rod/Jon/Red)
