Lemahnya Pengawasan Dinas PU.Bina Marga OKI Terhadap Rekanan
*Proyek Siluman Ditengah Kota
Jurnalline.com, Kayuagung – Pembangunan jalan di depan Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya (PUCK) sampai ke Gudang Bulog Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) diduga dikerjakan asal-asalan.
Proyek tersebut tidak jelas menggunakan dana APBD Kabupaten OKI atau APBD Propinsi Sumsel, karena disekitar lokasi pengerjaan proyek tidak ditemukan papan informasi berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk volume pekerjaan.
Yang terlihat alat berat tampak mondar-mandir menggusur jalan, selebihnya tampak menimbun tanah kejalan yang baru di dibuat.
Padahal, proyek yang ada didalam kota ini seharusnya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan proyek pembangunan lainnya, terlebih lagi lokasi proyek yang ada didepan kantor wakil rakyat dan disamping kantor Pemkab OKI.
Hal ini jelas tidak mencerminkan keterbukaan informasi publik yang saat ini tengah di gaungkan oleh Bupati OKI Iskandar SE kepada jajarannya. Seolah-olah sengaja untuk mengangkangi upaya bupati dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas publik.
Setelah dilakukan penelusuran, ternyata proyek tersebut ada di LPSE Kabupaten OKI. Proyek tersebut merupakan proyek dinas PU Binamarga dengan judul, Pembangunan jalan depan PU CK – Gudang Bulog (Kayuagung) yang dimenangkan oleh PT. Andeska Berlian Utama dengan nilai sebesar Rp 6, 3 Milyar.
Proyek yang panjangnya sekitar 1 KM tersebut dengan nilai HPS Rp 6,4 Milyar dan dimenangkan oleh PT. Andeska Berlian Utama dengan nilai Rp 6,3 milyar.
Menurut Pemuda Pemantau Pembangunan, Welly Tegalega SH mengatakan, pembangunan proyek yang dilakukan harus transparan apa lagi pembangunan proyek ini ditengah kota.
“Pembangunan proyek ditengah kota saja semerawut dan tidak ada papan proyek apa lagi pembangunan di desa, yang saat ini sedang gencar dilakukan sesuai visi bupati. Jangan-jangan nanti besi-besi maupun bahan yang dipakai tidak sesuai dengan petunjuk teknis,” ujar Welly.
Oleh sebab itu Welly meminta kepada dinas PU BM OKI untuk melakukan pengawasan, selain itu kepada bupati OKI untuk menegur jajarannya yang bekerja tidak sesuai ketentuan.
“Kalau tidak bisa mengimbangi cara kerja bupati ya ganti saja, sekarang jaman keterbukaan informasi.” katanya.
(Novi/Red)
