Walikota Jakarta Barat: Kinerja Lurah Sangat Lamban
Jurnalline.com, Jakarta – Para lurah di Jakarta Barat, belum ada satupun yang memberi laporan keberadaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di wilayahnya. Alhasil, keadaan tersebut membuat Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi kecewa dan nggak habis pikir terhadap kinerja lurah maupun camat yg terkesan lamban.
Anas juga menyatakan berulang kali meminta para lurah menginvetarisir fasos dan fasum. Nyatanya hingga saat ini,dirinya belum menerima laporan sama sekali.
“Ngomongnya siap dan siap. Tapi, nyatanya sampai saat ini belum satupun lurah maupun camat yang melaporkan pada saya,” ujar Anas, di Kantor Wali Kota.
Dikatakan Anas, pendataan lahan fasos dan fasum serta aset Pemprov DKI itu sangat penting dilakukan demi penjagaan agar aset tidak hilang atau dimanfaatkan oleh para oknum nakal untuk kepentingan pribadi. Termasuk keberadaan lahan fasos dan fasum yang sudah diserahkan oleh pengembang.
Selanjutnya, agar benar-benar valid setelah didata oleh para lurah dirinya meminta terlebih dahulu melaporkan pada camat masing-masing. Selanjutnya camat berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan Aset Daerah (KPAD) tentang keberadaan lahan tersebut yang kemudian laporan diberikan padanya.
“Sekali lagi saya tegaskan agar lurah mendata fasos-fasum serta menginven-tarisir aset pemprov. Bila, dalam waktu dekat ini tidak juga, saya tak segan-segan mengambil tindakan tegas,” tandasnya.
Di lain pihak, Cinta Mega Wakil Ketua Komis C DPRD DKI Jakarta mengatakan semestinya Walikota atau Bupati di Kalangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengenai pendataan asset jangan hanya memberikan instruksi saja ke lurah, tapi juga mereka mesti bluskan turun ke lapangan, cek langsung ke lurah, apakah ada persoalan yang muncul di kelurahan, “mestinya, Pak Walikota turun juga ke setiap kelurahan, ini sudah bukan masanya lagi mereka menunggu laporan dari lurah atau camat di wilayahnya, harus pro-aktif, karena tidak menutup kemungkinan lurah punya kendala dalam menghadapi pengembang nakal yang enggan memenuhi kewajibannya menyerahkan lahan untuk fasum-fasos,” ungkap Cinta Mega kepada pers di DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/8/2016).
(IDG/Red)
