FHKK2I Temui Petinggi Banyuasin
Jurnalline.com, Banyuasin (SumSel) – Merasa tidak diacuhkan pemerintah Forum Honorer Komunikasi Kategori 2 Indonesia (FHKK2I) mendatangi kantor Bupati Banyuasin berkeluh kesah mengaduhkan nasib mereka sebagai honorer k2 sampai saat ini belum jelas kapan diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) serta kesejahteraan sebagai guru k2 sampai saat ini hasil yang di terima masih tidak sesuai dengan pengeluaran.
Kedatangan 638 orang honorer yang meliputi tenaga guru dan tenaga teknis tergabung dalam fhkk2i disambut baik oleh Wakil Bupati Banyuasin Ir. Suman Asra Supriono, MM langsung melakukan dialog dengan peserta fhkk2i di ruang rapat wabub yang berlangsung damai (23/9).
Ketua Forum Honorer Komunikasi Kategori 2 Indonesia (FHKK2I) Kabupaten Banyuasin Wasdito, mengatakan kedangan mereka ke kantor Bupati Banyuasin menemui pimpinan tertinggi daerah untuk mengeluhkan nasib mereka yang sampai saat ini mengabdi kepada negara tetapi masih belum ada kejelasan bahkan hasil yang mereka dapatkan sebagai honorer masih belum sebanding dengan kebutuhan sehari hari.
“Kedatangan kami ke kantor bupati banyuasin kami meminta agar pemerintah segera melakukan pengrekrutan terhadap honorer K2 sebagai CPNS yang selama ini mengabdikan diri tetapi masi belum jelas statusnya, bahkan kesejahteraan kami guru K2 juga memperihatinkan lantaran gajih honor yang kami terima tidak sesuai dengan kebutuhan kami sehari hari dan selalu terlambat kami terima,” katanya.
Sampai saat ini sebanyak 638 orang tenaga guru k2 belum termasuk tenaga teknis, status masih belum jelas sangat diharapkan pemerintah banyuasin tidak membuka penerimaan CPNS dari jalur umum sebelum tenaga honorer K2 ini diprioritaskan.
Ir SA Supriyono Wakil Bupati Banyuasin mengatakan selaku orang nomor dua di Pemerintah akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tentang permasalan yang terjadi saat ini.
“Saya berharap tuntutan mereka sebagai honorer k2 bisa terwujud dan kepada Pemerintah pusat bisa mengakomodir apa yang jadi tuntutan mereka, karena mereka sudah mengabdi cukup lama didaerah dan untuk kesejahteraan kita juga harus memperhatikan keuangan negara dan keuangan daerah,” jelasnya
Lebih lanjut dijelaskan Supriono, untuk bisa di angkat sebagsi CPNS terbitkan dulu p3k ketimbang harus mengubah undang undang, sebab lebih praktis ,ketimbang menunggu di angkat sebagai PNS.
“Rasanya p3k lebih efisien, namun saya akan tetap monitor kawan kawan k2 ,apapun yang forum komunikasi k2 mengadu ke saya akan terima selagi tidak ada jadwal,” pungkasnya.
(Mrt/Red)
