Mengaku Menolak Uang Seratus Juta, Kasatpol PP Jakbar Enggan Tertibkan Usaha Tanpa Ijin
Jurnalline.com, Jakarta – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Jakarta barat (Jakbar), RM Tamo P Sijabat mengaku ditawari uang Rp. 100 juta dari seorang pengusaha yang tidak memiliki Ijin Undang-undang Gangguan (IUUG) dalam menjalankan usahanya.
Uang seratus juta itu ditawarkan supaya pihak Satpol PP Jakbar bisa membantu agar PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) Jakbar mau mengeluarkan IUUG terhadap perusahaan penyewaan alat berat yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI Jakarta.
“Pak Franky pernah keruangan saya sambil menyodorkan uang seratus juta untuk kordinasi ijin undang-undang gangguan yang tidak dimiliki perusahaannya,” ujar sumber Jurnalline.com menirukan ucapan Sijabat, Kasatpol PP Jakbar, Selasa (06/06/16) pagi di kantor Walikota Jakbar.
Sumber Jurnalline ini mengatakan bahwa Sijabat sudah paham dan mengerti pola permainan jual-beli tanah, serta mengatakan hal itu sudah pernah dilakoninya dan sudah lama ditinggalkannya juga.
“Kasatpol PP Jakbar mengaku tidak dapat melakukan penertiban terhadap perusahaan penyewaan alat berat tanpa IUUG yang berdiri di atas lahan aset Pemprov DKI itu,” papar nara sumber yang minta agar namanya dirahasiakan.
Untuk diketahui, Franky pemilik perusahaan penyewaan alat berat melakukan usahanya di lahan milik Pemprov di areal Waduk Bojong Indah Kelurahan Rawa buaya Kecamatan Cengkareng Jakbar. Sejak perusahaan penyewaan alat berat itu berdiri pada awal 2016 hingga kini tidak ada tindakan tegas yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta barat terhadap penyerobotan aset Pemprov ini. Terkesan ada pembiaran, khususnya Suku Dinas Tata Air Jakbar selaku instansi terkait.
“Kayaknya kasus ini ditutup-tutupi, bohong aja kalo lurah, camat, hingga walikota tidak pada tau. Mudah-mudahan dengan adanya berita ini Pak Ahok bisa memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan aset Pemrov Jakarta dan menindak oknum-oknum yang terlibat didalamnya,” kata nara sumber yang mengaku tahu persis permasalahan penyerobotan tanah aset Pemprov ini.
Saat ingin dikonfirmasi di ruangannya, Kasatpol PP Jakbar tidak berhasil ditemui. Stafnya mengatakan sedang rapat.
“Bapak ngga ada, beliau sedang rapat,” kata salah satu staf wanita yang seragamnya tidak menggunakan papan nama ini.
(Rod/Jon/Ria)
