* Bupati OKI Harus Evaluasi Kinerja SKPD
Jurnalline.com, KAYUAGUNG OKI (SUMSEL) – Rapat paripurna atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) OKI tahun 2016 dipenuhi berbagai catatan, masukan dan saran. Kendati demikian, sebagian besar fraksi menyetujui agar LKPJ OKI 2016 untuk dibahas secara bersama.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan OKI Melli Mustika menegaskan ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan pemerintah diantaranya kondisi makro pembangunan. Menilik terjadi penurunan growth ekonomi OKI sebesar 0,26%, maka diindikasikan terjadi penurunan atas mutu kerja, terutama pada usia produktif tidak memiliki kecakapan dan tidak sesuai dengan kebutuhan kerja. Untuk itu, pihaknya berharap pihak eksekutif dapat serius menyikapi masalah ini.
Begitupun untuk kebijakan pengelolaan keuangan. Pendapatan OKI tahun 2016 sebesar Rp1,9triliun dengan belanja anggaran lebih dari Rp1,9triliun Terjadi defisit sekitar Rp76miliar atas kondisi keuangan tahun 2016. Artinya ada peningkatan anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan yang ada.
“Beberapa catatan lainnya seperti minimnya fasilitas infrastruktur yang sampai saat ini sangat mengecewakan. Misi Pemkab OKI membangun OKI dari desa dinilai tidak berjalan maksimal. Jika kerusakan infrastruktur diabaikan jelas sangat berdampak pada perekonomian daerah. Makanya kami berharap benar pemerintah lebih fokus dalam masalah ini,” ujar politisi PDI Perjuangan OKI.
Disamping itu, pihaknya juga meminta BKD OKI agar benar-benar serius dalam menjalankan tupoksinya karena selama ini (ditahun 2016) tupoksi yang dijalankan belum optimal, terutama saat pengangkatan jabatan PNS. Penempatan jabatan yang tepat diharap dapat berjalan objektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Sementara disektor pertanian. Sektor ini merupakan sektor yang tertinggi menyumbang PDB. Namun sayang, sektor ini belum dimanfaatkan sebaik mungkin. Padahal potensi pertanian khususnya di Kecamatan SP Padang, Jejawi, Kayuagung miliki potensi bidang sawah yang cukup besar.
“Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui agar LKPJ ini dibahas selanjutnya dengan beberapa catatan yang dikemukakan,” kata Melli.
Jubir Fraksi Demokrat Wayan Sude menambahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan dari dukungan dana saja, tapi juga program-program yang diimplementasikan guna mewujudkan misi OKI.
“Pada prinsipnya kami menyetujui agar LKPJ ini dibahas seksama. Namun beberapa catatan diharap pula dapat menjadi acuan dalam peningkatan dan terwujudnya misi Kabupaten OKI ke depan,” jelasnya.
Terpisah, jubir Fraksi Bintang Keadilan Nasional H Subhan Ismail melanjutkan penurunan PAD terlihat dari rendahnya capaian pajak dan retribusi daerah yang hanya tercapai 69,19%. Begitupun untuk potensi daerah belum dioptimalkan.
Dari sisi pendidikan, kata dia, program satu desa satu PAUD dinilai sangat penting dan mendasar guna membentuk SDM handal. Untuk itu, pihaknya berharap ke depan PAUD, terutama didaerah atau desa yang luas dapat ditambah kuantitasnya.
“Kami juga meminta pemerintah dapat perhatian terhadap madrasah dan pesantren. Masak, sekarang ini justru mereka mengajukan suatu hal seakan dipersulit. Ya, ini semata-mata terwujudnya masyarakat OKI yang maju, mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa,” kata Subhan.
Selanjutnya rapat paripurna mendengarkan jawaban Bupati OKI atas LKPJ APBD OKI 2016 akan dilanjutkan pada Jum’at (17/3) mendatang.
(Novi/salim)
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media