Jurnalline.com, JAKARTA – Bupati OKI, H. Iskandar, SE memimpin Para Kepala Daerah se pulau Sumatera yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten (APKASI) Regional Sumatera melakukan rapat koordinasi dalam rangka mempercepat pembangunan pulau Sumatera di Ball Room Sekretariat Apkasi, Jakarta, Senin (15/5).
Ada enam (6) isu strategis yang menjadi bahasan utama para kepala daerah ini, antara lain bidang infrastruktur, pertanian, kesehatan, pedidikan, kerjasama antar daerah dan perizinan.
Dibidang infrastruktur menurut Koordinator APKASI regional Sumatera ini, sebagian besar fasilitas infrastruktur di pulau Sumatera mengalami kerusakan. Penyebabnya antara lain karena, kondisi geografis, faktor alam serta kelebihan tonase kendaraan.
“Daerah mengalami kesulitan untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Masalah ini patut menjadi perhatian bersama, sehingga perlu menjadi rekomendasi dari kita bersama ke pemerintah pusat” ungkap Iskandar.
Dibidang pertanian menurut Bupati OKI ini produktivitas penanaman padi masih belum sesuai harapan. Penyebannya antara lain, intensitas hujan yang tinggi yang menimbulkan bencana banjir dan kemarau panjang serta terlalu panjangnya rantai tata niaga komoditi strategis pertanian seperti padi, jagung, kedelai, cabai dan bawang merah.
“Musim tanam kita tidak bisa diprediksi karena perubahan iklim dan rantai tata niaga komoditi andalan terlalu panjang, sehingga perlu ada upaya meningkatkan produktivitas pertanian” katanya.
Menghadapi permasalahan tersebut Iskandar mengusulkan perlu adanya pembangunan dan perluasan irigasi lintas kabupaten dan provinsi, mengoptimalisasi lahan lebak, serta perluasan lahan sawah baru untuk mengantisipasi alih fungsi lahan.
Dibidang Pendidikan permasalahan yang dihadapi, yaitu belum meratanya guru dan tenaga yang berstatus ASN terutama di daerah terpencil dan pelosok. Ditambahlagi minimnya alokasi dana BOS untuk tenaga honorer yang mengakibatkan rendahnya penghasilan guru honor di daerah.
“Kiranya ada elastisitas peraturan tentang juknis penggunaan dana BOS terutama bagi tenaga guru honor karena pendapatan mereka sangat memprihatinkan” Pungkas dia.
Di bidang kesehatan, menurut Iskandar penggunaan program JKN dan KIS di daerah masih rendah dan masyarakat banyak menggunakan Jamsoskes yang menimbulkan tingginya klaim berobat gratis.
Untuk mengatasi permasalahan antar batas wilayah, Iskandar memandang penting adanya kerjasama antar daerah yang berbatasan terkait urusan otonomi daerah maupun potensi daerah.
“Perlu adanya kerjasama yang baik antar daerah. Contohnya antara Kabupaten OKI dengan Kabupaten Mesuji Lampung dibidang kamtibmas. Bidang-bidang lain juga perlu dikerjasamakan misalnya promosi wisata maupun lintas budaya” pungkasnya.
Dibidang perizinan, yang menjadi permasalahan banyak daerah,menurut Iskadar terkait kewenangan penerbitan galian C seperti pangkalan pasir, batu sungai.
“Kewenangannya ada di Provinsi tapi objeknya ada di Kabupaten. Sehingga ada simpang siur pengelolaan dan tanggungjawab. Untuk itu menurut saya perlu diperjelas dan tentunya mengurangi pendapat daerah” Ujarnya.
Hasil rakor ini menurut Iskandar selanjutnya akan disampaikan pada Rakernas Apkasi X yang akan digelar pada Bulan Juli mendatang sebagai hasil kesepakatan bersama dan rekomendasi dari Bupati se Regional Sumatera dalam rangka percepatan pembangunan di daerah.
(Humas OKI)