Kaskostrad Pimpin Upacara Bendera 17-an Bulan Maret 2018 di Makostrad
Jurnalline.com, Penkostrad – Kaskostrad, Mayjen TNI M.Bambang Taufik bertindak sebagai Inspektur Upacara Bendera pada Senin 19 Maret 2018, bertempat di lapangan Makostrad Jl. Medan Merdeka Timur No. 3, Jakarta Pusat.
Upacara tujuh belasan ini diawali dengan menaikkan bendera merah putih, pembacaan Pancasila oleh inspektur upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara, pembacaan pembukaan UUD 1945, pengucapan Sapta Marga dan pembacaan Panca Prasetia Korpri, kegiatan upacara yang rutin dilaksanakan tanggal 17 tiap bulan tersebut diikuti oleh Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Makostrad.
Dalam amanatnya Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto, yang dibacakan Kaskostrad pada upacara Tujuh Belasan 17-an kali ini menekankan dalam upaya meningkatkan kesiapan serta kemampuan tempur prajurit dan Satuan Kostrad untuk menghadapi berbagai even kedepan seperti lomba Ton Tangkas dan Yong Moo do serta latihan PPRC TNI, Pangkostrad mengharapkan para Dansat yang terlibat agar lebih pro aktif untuk segera merencanakan dan mempersiapkan sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaan akan maksimal.
Pangkostrad, juga menekankan Kostrad sebagai satuan operasional yang handal dan terlatih, tentu saja membutuhkan atensi khusus demi menjamin tertibnya penyelenggaraan administrasi. Oleh karena itu Pangkostrad mengharapkan agar para Dansat secara rutin melaksanakan pendataan ulang materiil di satuan masing-masing sehingga data yang ada menjadi valid dan up to date. Begitu juga dalam proses penerimaan hibah barang dan jasa, tertib pengelolaan aset BMN maupun pemakaian dan penghematan Listrik, Telepon dan Air (LTA).
Pada akhir amanatnya Pangkostrad mengingatkan, Menjelang pesta demokrasi tahun 2018, terdapat 17 Provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak termasuk diantaranya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dimana di Provinsi tersebut terdapat satuan jajaran Kostrad. Berkaitan hal tersebut Pangkostrad menekankan kepada prajurit agar selalu menjaga netralitas dengan tidak terlibat dan tidak melakukan politik praktis selama berinteraksi dengan masyarakat.
(Fram/Dre)
