Musrembang Provinsi Sulut 2018, 10 Prioritas Pembangunan Di RKPD 2019
Jurnalline.com, Sulut – GubernurSulut OllyDondokambey SE, didampingi Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw pada kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 di Grand Kawanua International Convention Center Manado, Rabu (18/4/2018) mengatakan Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin.
“Bahwa pentingnya 10 prioritas pembangunan Sulut terhadap para bupati, walikota dan pejabat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019,.diantaranya Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental, dan reformasi birokrasi, infrastruktur, dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, trantibmas dan kesuksesan pemilu, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim,” Urai Kandow
Lanjutnya bahwa 10 prioritas pembangunan daerah tersebut yang sejalan dengan RKPD Tahun 2019 berfokus pada percepatan kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, berkepribadian dalam budaya, pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur untuk menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing dimana 10 prioritas daerah ini akan dikerjakan dalam program-program pembangunan yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sulut Tahun 2019 dengan nilai proyeksi APBD mencapai Rp. 4.189.199.182.341 untuk mendanai prioritas pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur penunjang pariwisata.
“Semua prioritas pembangunan daerah ini dijabarkan pada lebih dari 630 program. Dalam RKPD 2019 ini, APBD Provinsi Sulut diproyeksikan sebesar hampir Rp. 4,2 triliun,” terang Wagub Kandow dengan target indikator makro ekonomi Sulut pada tahun 2019 yang menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran untuk mengerjakan 10 program prioritas tersebut adalah : pertumbuhan ekonomi 6,3 – 6,7 persen, inflasi 2,7 ± 1 persen, pengangguran 6,70 persen, kemiskinan 7,8 persen, IPM 71,2, PDRB (Rp) 120 triliun dan Rasio Gini 0,39.
“Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan Target Indikator Makro ini untuk diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing,”harap Kandow
Sementara Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan Musrenbang adalah perpaduan bottom-up planning dan top down policy .
“Bottom up planning digunakan ketika menghadapi berbagai aspirasi masyarakat dari bawah. Sedangkan top down policy digunakan untuk menampung aspirasi pemerintah secara nasional, kata sumarsono menegaskan bahwa seluruh RKPD dapat searah dengan program Presiden Joko Widodo yakni Nawacita Karena itu semua program pembangunan di daerah harus terintegrasi dengan pemerintah pusat supaya berjalan optimal,” pangkas mantan pejabat Gubernur Sulut waktu lalu
Di tempat yang sama Kepala Bappeda Provinsi Sulut Ricky S. Toemandoek menjelaskan tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD adalah untuk menyempurnakan rancangan RKPD 2019 menjadi rancangan akhir RKPD 2019 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.
Usai kegiatan Musrenbang 2018, dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman MoU oleh kepala daerah, penyerahan penghargaan dari Bappenas, terhadap daerah yang paling baik dalam merencanakan pembangunan daerahnya.
Adapun urutan pemenang kategori kabupaten dengan perencanaan terbaik yaitu, pertama Minahasa Selatan, peringkat kedua diraih oleh dua kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Minahasa Tenggara peringkat ketiga diraih dua daerah yaitu Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, adapun urutan kota dengan perencanaan terbaik di Sulut yaitu pertama Kotamobagu, kedua Manado dan peringkat ketiga diraih Tomohon.
Musrenbangprov Sulut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi bidang politik, hukum dan Hankam Bappenas RI Slamet Soedarsono, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo serta bupati dan walikota.
(Iskandar)
