Ciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Pemprov Malut Gelar Workshop
Jurnalline.com, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus mendorong pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dengan menggelar Workshop Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa dalam Perspektif Pemeriksaan dan Pengawasan. Workshop yang berlangsung di Royal Resto, Kota Ternate, Jumat (25/5/2018), itu berjalan dengan khidmat.
Plt Gubernur M Natsir Thaib menuturkan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber keuangan desa, yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).”Pasal 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa ADD merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diserahkan kepada daerah (APBD)” Kata Nastir
Dijelaskan, pelaksanaan workshop ini merupakan upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Dimana, kata Natsir, kita dapat memahami sepuruh tahapan proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Penyelenggara pemerintah desa sebagai barisan terdepan harus memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance.
lanjut Natsir, Keuangan merupakan hal strategis bagi desa maupun pemerintahan diatas desa yaitu kabupaten. Pentingnya keuangan desa ditegaskan dengan adanya UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Mantan Plt Bupati Haltim ini mengakui masih sering ditemui adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, Natsir berharap pengelola keuangan dapat memahami seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara.”Masih banyak ditemukan kegagalan akuntabilitas keuangan pemerintah di tingkat bawah, ketika mereka diberikan kewenangan dalam pengelolaan anggaran” Tutup Natsir
Workshop yang dipandu oleh Rektor Unkhair Ternate Prof. Dr. Husen Alting itu dihadiri oleh Plt Gubernur Malut M Natsir Thaib, Dr. Achmad Hatari Anggota DPR RI sebagai narasumber, Dr. Harry Azhar Azis Anggota VI BPK RI sebagai narasumber, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, dan perwakilan dari 10 kabupaten/kota.
(WY)
