Refleksi Hardiknas, Tata Kelola Pendidikan Era Pemerintahan Jokowi-JK Disoroti GAMPSOS
Jurnalline.com, Maluku Utara – Ditengah perayaan Hardiknas tahun 2018, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Sosial (GAMPSOS) gelar aksi damai, menyampaikan tata kelola pendidikan Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dianggap masih lemah. Aksi berlangsung dihalaman Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Rabu (2/5/2018).
GAMPSOS terdiri dari beberapa organisasi pergerakan yakni, Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Universitas Bumi Hijrah (Unibrah), Serikat Mahasiswa Islam (SMI) Ubibrah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unibrah, Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (GAMHAS) Unibrah, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Unibrah.
Sardi Nurdin, dalam orasinya menyampaikan pendidikan tidak hanya bicara soal hak setiap warga negara, melainkan tataran terpenting dalam pembangunan bangsa.”Persoalan pendidikan kita, Pendidikan bukanlah sekedar hak asasi, namun aspek yang paling fundamental dan strategis bagi pembangunan bangsa” Teriak Kordinator Lapangan (Korlap) ini.
Ditambahkan, fakta dilapangan bahwa adanya klaster bagi yang kelas menengah keatas dan menengah kebawah dalam pendidikan di Indonesia khususnya di Maluku Utara.”Pendidikan yang pada hakekatnya sebagai alat pembebasan umat manusia dari belenggu pembodohan, tapi hal yang kita temui secara nyata dilapangan diciptakan untuk melanggengkan dan membelah-belah kelas antara kaum miskin dan kaya” Ucap Sardi dengan suara lantang
GAMPSOS dengan tegas menyatakan sikap politiknya, yakni lawan liberalisasi ekonomi Jokowi-JK, lawan kapitalisasi pendidikan, stop kekerasan terhadap anak, cabut UU yang meliberalisasikan Pendidikan (UU nomor 20 tahun 2003) tentang Isdiknas), UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Selain itu, GAMPSOS juga menawarkan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang kerap terjadi di negeri ini.”Solusi atau jalan keluar, wujudkan pendidikan gratis ilmiah demokratis bervisi kerakyatan, nasionalisasi aset vital dibawah kontrol kelas pekerja, wujudkan reforma agraria sejati, dan saatnya bangun alat politik rakyat sejati untuk melawan imperialisme” Ucap Sardi menutup orasinya
(WY)
