Tujuh Kali Beruntun, Pemkab OKI Kembali Pertahankan WTP
Jurnalline.com, Kayuagung OKI (Sumsel) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2017 memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan pencapaian yang ketujuh kali secara beruntun yang diproleh Pemkab OKI.
Plt Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H M Rifa’i, SE mengungkapkan dirinya sangat bersyukur atas prestasi yang dicapai ini. “Alhamdulillah, sangat bersyukur bisa mempertahankan WTP jadi 7 kali. Kami terus berusaha menjaga prestasi ini,” ujar Rifai, Selasa (29/5/2018).
Opini dari BPK ini, menurut Rifa’i, memotivasi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD. “Setiap tahun kita diaudit artinya kita tahu dimana yang masih salah-salah, saya berharap setiap OPD di Kabupaten OKI Khususnya dapat memperhatikan dan mematuhi hasil audit BPK agar kedepan semakin baik lagi, Kalau sudah patuh dan teliti Insya Allah mempertahankan (WTP) enggak akan sulit,” tuturnya.
Masih kata Plt Bupati OKI, dirinya juga menekankan pentingnya kepatuhan dan ketelitian mengelola anggaran agar sesuai dengan kaidah akuntansi negara dan dapat dipertangungjawabkan. “Capaian WTP ke tujuh kali ini, meyakinkan kita semua bahwa program pelayanan publik di Kabupaten OKI bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Ir H Mun’im, MM menambahkan penilaian WTP Murni yang diraih salah satunya karena OKI dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus, termasuk ketepatan pelaporan. “OKI menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol. Mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan dengan penggunaan sistem akrual sejak tahun 2016. Tahun ini kita juga menerapkan transaksi non tunai agar pengelolaan keuangan semakin akuntabel, transparan, serta tepat waktu,” kata Mun’in.
Selain laporan keuangan, pihaknya juga berupaya menuntaskan permasalahan pendataan aset yang mengganjal mendapatkan raihan opini WTP. “Soal aset menjadi catatan BPK sehingga kami membentuk tim aset,” ucapnya.
(Eka DH)
