7 Kepala Daerah di Malut Terima Piagam Penghargaan WTP, Wagub: Jalankan Pemerintahan Pro Rakyat
Jurnalline.com, Maluku Utara, Sofifi – Maluku Utara selalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Betapa tidak, setiap tahun pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan terus mengalokasikan anggaran berupa dana transfer ke daerah. Untuk tahun 2018 ini, total dana transfer daerah di Maluku Utara berupa Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dan Dana Desa (DD) sebesar Rp 10,1 triliun.
“Alhamdulillah kita bersyukur, anggaran yang begitu besar, tentunya pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur serta mengelola secara baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya,” kata Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, dalam sambutannya pada acara penyerahan piagam penghargaan Pemerintah Pusat atas Opini WTP laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017, di Royal Resto, Kamis (25/10).
Wagub juga mengatakan, suatu indikator tata kelola keuangan yang baik adalah terciptanya akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terus mengalami perbaikan.
“Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, saya menyampaikan apresiasi serta penghargaan kepada Pemerintah Kanupaten/Kota yang pada tahun 2017 berhasil mendapatkan opini terbaik.Apresiasi serta penghargaan ini karena pada tahun 2017, BPK Perwakilan Maluku Utara telah menerbitkan 10 (sepuluh) opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota yaitu 7 (tujuh) opini WTP dan 3 (tiga) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ungkapnya.
Wagub juga menyampaikan, capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir. Untuk itu, dirinya meminta kepada jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP agar terus meningkatkan kemanfaatan APBD dan APBN untuk kesejahteraan dan pelayanan rakyat melalui pelaksanaan program yang efektif dan efisien.
“Inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat tersebut diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang digunakan sesuai tanggung jawab, sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat,” jelanya.
Wagub menghimbau kepada segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus bersinergi dan all out melaksanakan APBD dan menjalankan program-program pemerintah.
“Program-program pemerintah jangan hanya sebatas jargon-jargon, kita harus bersama-sama melaksanakannya dengan baik agar seluruh masyarakat Maluku Utara dapat merasakan dan menikmati hasilnya. Kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan pendapatan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik di Maluku Utara,” ujarnya.
Terhadap opini yang telah diperolehnya saat ini, Wagub menegaskan agar WTP juga bisa menghilangkan potensi-potensi korupsi yang ada di lingkungan kerja.
“Seyogyanya jika LKPD meraih opini WTP, maka korupsi sudah tidak ada. Saya mengharapkan seluruh Kepala Daerah dan jajarannya menjauhi sifat-sifat yang kurang bijaksana tersebut.Dengan telah diperolehnya WTP ini pula maka kedepan ini nanti pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, dan yang paling penting lagi adalah menghindari segala bentuk-bentuk pungutan yang tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara, Edward UP. Nainggolan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pada tahun 2018 ini, terdapat 7 pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku Utara yang berhasil mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2017 dari BPK RI. Capaian tersebut lebih baik dari tahun 2016, dimana Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP hanya 5 yaitu, Kota Ternate, Tikep, Halsel, Halut dan Haltim. Dua Kabupaten yang pada tahun 2017 naik kelas adalah Halbar dan Morotai.
“Kami dengan tulus mengapresiasi 7 Pemda yang mencapai opini WTP termasuk tiga Pemda yang telah mencapai 4 kali berturut-turut mulai dari 2014-2017 yaitu Kota Ternate, Tikep dan Halsel, sementara dua Pemda yang mencapai 2 kali berturut-turut dari tahun 2016-2017 yaitu Halut dan Haltim,” ungkapnya.
Menurut dirinya, LKPD beropini WTP tersebut juga akan memberikan informasi kepada publik bahwa APBD telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan keswjahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemwrintah daerah, bahwa uang yang dipungut dari pajak dan sumber-sumber lain telah dikelola dengan baik, dipergunakan dan dipertanggung jawabkan untuk peningkatan kesejahtetaan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi,” katanya.
Dirinya juga berpesan, agar program-program pembangunan yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan.
“Jajaran kementerian keuangan sesuai dengan Tupoksi, bersedia bersinergi dengan seluruh pemda untuk membangun Maluku Utara melalui peningkatan kualitas SDM (capacity bulding) di bidang pengelolaan keuangan, melakukan reviu terhadap efektifitas pelaksanaan APBD, monitoring DAK fisik dan non fisik dan Dana Desa, serta peningkatan layanan publik termasuk mendorong pembentukan RSUD menjadi BLUD,” ungkapnya.
Selain itu dirinya juga menginformasikan bahwa, pemerintah pusat memberikan berbagai skim atau mekanisme pembiayaan/pendanaan untuk memperkuat permodalan usaha UMKM dengan kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMI), bahkan tahun 2019 nanti UMI akan menjadi salah satu prioritas nasional.
“Kami mengharapkan agar seluruh pemda dapat bersinergi dengan Perbankan, Pegadaian dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, untuk sukseskan program KUR dan UMi yang mempunyai peran penting dalam memperkuat permodalan UMKM dan menghilangkan rentenir di Maluku Utara,” tuturya.
Hadir dalam acara tersebut, Wagub Malut Ir. M. Natsir Thaib, Ketua Pengadilan Tinggi Malut, Wakapolda Kombespol Lukas Arry Dwiko Utomo, Kepala Kanwil DJPB Malut Edwar UP. Nainggolan, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Walikota Tidore Kpt. Ali Ibrahim, Pj Bupati Haltim, Sekda Halbar, Sekda Halut, Sekda Halsel, Rektor Unkhair Dr. Husen Alting, Kepala Biro PKKP Armin Zakaria dan sejumlah SKPD lainnya.
(YUDI/Humas)
