Jurnalline.com, Sofifi (Maluku Utara) –Demonstrasi menuntut kenaikan harga kopra terus berlanjut. Kali ini, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Anak Tani Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Malut, Gusale Puncak, Senin (26/11/2018).
Aksi tersebut menuntut Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah kongkrit untuk menstabilkan harga kopra. Pasalnya, hal itu berdampak pada perekonomian 238.000 petani kopra di Maluku Utara.
“Aliansi Anak Tani Maluku Utara meminta pemerintah selamatkan 238.000 petani kopra di Maluku Utara,” kata Korlap Ibrahim Yakub membacakan tuntutan aksi dihadapan Wagub M Natsir Thaib di halaman kantor Gubernur.
Dikatakan, kebijakan ideal penyertaan modal dari masing-masing Pemerintah kabupaten kota sebesar 10 miliyar, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara 20 miliyar. Maka, total keseluruhan 120 miliyar dalam pembelian hasil petani kopra Maluku Utara.
“Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara segera mungkin menstabilkan harga kopra dan selamatkan Petani Kopra Maluku Utara,” ucap Ibrahim dengan suara lantang
Selain itu, Aliansi Anak Tani juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga segera mengambil peran legislatif, yakni menetapkan Perda tentang penyertaan modal.
“DPRD Povinsi segera menetapkan peraturan daerah tentang pernyataan modal untuk pembelian hasil pertanian (kopra, pala, dan cengkeh), dalam menselerasikan pada peraturan Kementerian Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2017,” tegasnya
Ia menambahkan, hasil advokasi yang dilakukan oleh AAN menemukan harga kopra di beberapa tengkulak cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, harga kopra di Maluku Utara, khususnya kota Ternate berbanding jauh dengan harga di Surabaya dan dan Manado.
“Hasil advokasi dari beberapa pengusaha tengkulak kopra di Kota Ternate itu 2.700/kg hingga 3000/kg. Disisi lain juga, kami mendapatkan yang akurat dari BPS Maluku Utara, yang menerangkan petani kopra pada Oktober 2018, harga kopra kota Surabaya 9.700/kg, di Manado 6.000/kg, di Kota Ternate sendiripun tidak menetap,” tulis masa aksi dalam lembar tuntutan yang diterima reporter jurnalline.com.
Sementara itu, Wakil Gubernur Malut, M Natsir Thaib saat menemui masa aksi di halaman kantor Gubernur Malut, menyampaikan Pemerintah tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk menyelesaiakan gejolak harga kopra.
“Dalam waktu yang tidak lama, kami akan mengambil langkah-langkah untuk bagaimana menstabilkan harga kopra,” kata Natsir disoraki massa aksi
Dikatakan, dalam waktu dekat, tim Provinsi dan kabupaten kota akan mengunjungi pabrik pengolah kopra di Bitung dan Surabaya. Hal tersebut untuk memastikan harga kopra di pabrik serta mencari solusi untuk menstabilkan harga kopra di Maluku Utara.
Untuk menangani masalah harga kopra saat ini, pemerintah provinsi membentuk satu tim khusus untuk merumuskan langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk menstabilkan harga kopra.
“Tadi tim kita sedang merumuskan untuk mengambil langkah-langkah seperti bantuan bagaimana menstabilkan harga kopra. Kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Sehingga semua berjalan sesuai koridor aturan yang ada,” ujarnya
Orang nomor dua di Maluku Utara ini mengatakan, pengawasan tata niaga kopra akan diperketat, hal itu untuk meminimalisir hal serupa terjadi lagi dikemudian hari.
“Dalam waktu dekat juga, tim Provinsi dan tim khusus akan mengadakan pengawasan yang ketat mengenai tata niaga kopra. Supaya jangan sampai timbul masalah seperti yang kita lihat sekarang ini,” imbuhnya
(YUDI)
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media