Ali Asyhar Gantikan Sri Haryoso Pimpin BPK Malut
Jurnalline.com, Ternate (Maluku Utara) – Pucuk pimpinan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara resmi berganti.
Pergantian itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, yang ditandatangani Sekjen BPK RI Nomor: 228/K/X-X.3/08/2018, dari Dr. Sri Haryoso Suliyanyo, ke M. Ali Asyhar, SE, AK, dengan SK Nomor: 332/K/X-X 3/11/2018.
Sekedar diketahui, Dr. Sri Haryoso Suliyanto, jabatan lama Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara dan jabatan baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali. Sementara itu, M. Ali Asyhar, SE, AK dengan jabatan lama Kasub Auditor I Sulawesi Tengah, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, dalam sambutan pada acara serah terima jabatan (Sertijab) itu mengatakan bahwa, pemerinta Provinsi Maluku Utara (Malut) menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara Dr. Sri Haryoso Suliyanto, yang selama ini telah berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem Pelaporan Keuangan Daerah.
“Kepala BPK Perwakilan Malut yang lama, telah menunjukan keberhasilannya yang cukup signifikan. Beberapa perbaikan opini LKPD hasil audit BPK pada tahun-tahun terakhir ini telah menunjukan hasil yang baik. Dan ini akan kami beruasaha untuk mempertahankan,” Janji Wagub, saat menyampaikan sambutan di kantor BPK Malut, Kamis (24/1/2019).
Semntara itu lanjut Wagub, dirinya menaruh harapan kepada Kepala BPK Perwakilan Malut yang baru untuk dapat meningkatkan perannya. Khususnya dalam mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki Sistem Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara dapat melaksankan kegiatan secara efektif dan efisien.
“Saya juga berharap agar BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat meningkatkan peran preventif secara terus menerus melalui pembinaan pengelolaan keuangan serta asistensi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyimpangan keuangan Daerah. Dengan demikian aparat pemerintah terhindar dari berbagai permasalahan, khususnya tindak pidana KKN,” ungkap Wagub.
Wagub juga mengatakan, eksistensi dan peran BPK selama ini telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap laporan akuntabilitas keuangan daerah atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Kerja sama pemerintah dengan BPK Perwakilan Maluku Utara selama ini juga telah membuahkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun dengan Pengecualian (WDP) di tingkat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelas Wagub.
Sentara itu Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Harry Azhar Azis, dalam sambutannya mengatakan bahwa, terkait dengan tata kelola keuangan pemerinta daerah di seluruh Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, itu terbukti dari hasil audit BPK.
“Pada tahun 2009 tata kelola keuangan Pemda masih dikisaran 3 persen, dan untuk saat ini suda pada kisaran 76 persen, itu artinya Pemerinta daerah terus mengalami perubahan dalam mengelola anggaran, termasuk juga di Malut saat ini,” ungkapnya
Terkait dengan Malut, dirinya meminta kepada kepala BPK Perwakilan yang baru agara dapat memberikan ceck lish atas laporan (hasil pemeriksaan) agar dapat ditindaklanjuti.
“Laporan hasil audit itu selama 60 (enam puluh) hari, setelah itu baru boleh aparat penegak hukum mengambil alih,” jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tujuan tapi bukan akhir dari tujuan itu.”WTP merupakan syarat minimal dalam pengelolaan anggaran yang terbuka/ transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan demi kesejahteraan rakyat,” akunya.
Terkait dengan hal itu, dirinya terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar dapat melakukan perbaikan sistem anggaran pemerintahan (anggaran mana yang bisa turunkan angka kemiskinan, pengangguran dan mana yang bisa meningkatkan indeks kesehatan dan pendidikan) terutama bagi rakyat miskin.
“Jadilah pemimpin seperti sahabat Nabi, Khalifa Umar Bin Khatab, yang terus memikirkan nasib kaumnya yang miskin,” tuturnya.
Acara yang berlangsung di gedung BPK Malut lantai dua itu, tampak hadir, Wagub Malut, Anggota VI BPK RI, Auditor VI BPK, Kepala BNN, Kabinda, Walikota Ternate, Bupati Morotai, Pj. Bupati Haltim, Wabup Halut, dan sejumlah pimpinan forkompinda dan SKPD.
(YUDI)
