LSM FPRI : Canangan WBK WBBM, Koordinasi Tanpa Mengabaikan Kepentingan Publik
Jurnalline.com, Sulawesi utara – Menghindari potensi penyimpangan pendistribusian Dana Desa, yang setiap tahun dikucurkan oleh pemerintah pusat, apa yang menjadi komitmen istansi terkait harus benar benar Tulus Jujur memperjuangkan kepentingan publik.
Hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Indonesia khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, dapat menekan berbagai praktek penyimpangan dalam pendistribusian Dana Desa, dalam hal ini LSM FPRI Cabang Minahasa akan mewujudkan indonesia bersih dan benar bersinar.
Dikatakan Koordinator LSM FPRI Denny Kaligis SH, pentolan Lemhanas ini mengungkapkan sesuai data dan hasil investigasi di lapangan dijumpai kekurangpahaman para kepala desa mengenai prinsip pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga menimbulkam konflik dan permasalahan hukum.
“Kepentingan terkait dengan pengelolaan dan pengawasan Dana Desa sebagai program utama pemerintah point ke 3(tiga) H Ir Jokowidodo dan H. Yusuf Kalla, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi antara seluruh pemangku kepentingan, MOU yang menjadi komitmen antar istansi terkait jangan hanya sebatas pencitraan doang, akan tetapi kalau Tulus menuju WBK WBBM sasaran MOU terkait pemeriksaan Dana Desa harus dicabut dibatalkan Dijelaskannya hal ini tugas aparat penegak hukum jadi tidak sregh….”ungkap koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Perjuangan Rakyat Indonesia (FPRI) Cabang Minahasa Denny Kaligis, SH.
Senada Ketua LSM FPRI Wemfrid Robot, mengungkapkan agar menjadi perhatian pemerintah terkait penyalagunaan wewenang, kasus yang tidak diselesaikan karena suda di delapan enam, serta banyak pekerjaan rumah terkait proyek mangkrak ini harus di sikapi, agar kepercayaan masyarakat memuaskan kinerja lembaga istansi tetkait.
“Fungsi pengawasan harus benar benar berjalan sesuai aturan, Tulus, Jujur demi kepentingan masyarakat.” Pungkas wemfrid menambahkan mewujudkan masyarakat minahasa maju, berdaulat adil dan sejahtera menjadi komitmen bersama selalu berpihak pada kepentingan publik.
(Tim/EffendyIskandar)
