Jurnalline.com, Jayapura – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan bencana sosial sebesar Rp7,3 miliar untuk Papua dan Papua Barat. Bantuan ini disalurkan untuk perbaikan akibat aksi demo tolak rasisme yang berujung anarkis di dua provinsi tersebut.
Total bantuan yang disalurkan Mensos senilai Masing-masing untuk Provinsi Papua senilai Rp1.21 miliar dan Provinsi Papua Barat Rp6,090 miliar.
“Bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana. Pemerintah dan Kementerian Sosial punya komitmen tinggi bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya pemulihan pascabencana sosial yang terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Sosial Akibat Kerusuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Kota Jayapura, Selasa (10/9), mengutip Antara.
“Bantuan yang disampaikan tersebut berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Layanan Dukungan Psikososial,” kata Mensos.
Kepada masyarakat, Mensos menyatakan, Presiden Jokowi berharap bantuan pemerintah dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan baik kepada korban maupun keluarga korban bencana sosial.
“Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa Papua pada (19/8) lalu dan dilanjutkan lagi 29 Agustus 2019 lalu sehingga penyebab aksi unjuk rasa ini banyak rumah warga, toko, kios mengalami kerusakan, bahkan sampai ada korban nyawa. Unyuk itu, presiden RI Jokowi perintahkan kemeterian PU PR untuk mendata segala yang mengalami kerusakan tersebut, dan kantor pemerintah yang dibakar seperti kantor MRP Papua, Kantor Telkomsel, dan kantor Beacukai akan dibangun oleh pemerintah sendiri karena Pemerintah Pusat anggarkan dana senilai 100 Milyar untuk membangun kantor pemerintah,”kata gubernur Enembe.
Terkait itu gubernur Enembe menjelaskan, kerugian masyarakat pasca insiden aksi unjuk rasa tersebut, pemerintah provinsi Papua bakal memberikan 28 Milyar untuk bangun semua. Kepedulian pemerintah ini sebagai kompensasi yang disalurkan.
“Setiap peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat harus bertanggungjawab oleh pemerintah daerah. Untuk itu, sebab itu dengan senang hati menerima kedatangan mennteri sosial dan kami akan bersinergi menganggulangi beban masyarakat,”ujarnya.
Penulis : Fram
Editor : Fay
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media