Presiden Ingin Investor Dilayani dengan Baik Agar Investasi Berbuah
Jurnalline.com, Jakarta –Presiden Joko Widodo ingin agar investasi-investasi yang datang ke Indonesia berbuah realisasi. Untuk itu, saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Raffles Hotel, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2020, Presiden berpesan agar investor dilayani dengan baik.
“Saya sudah titip, investor layani dengan baik. Tadi sudah diceritakan, banyak sebetulnya investor sudah masuk ke negara kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga mereka balik lagi,” kata Presiden.
Pelayanan kepada investor tersebut penting mengingat besarnya komitmen investasi yang masuk ke Indonesia. Menurut Presiden, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa ada investasi sebesar Rp780 triliun yang telah masuk.
“Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih 2.200 (triliun rupiah) juga sudah di dalam. Bagaimana mengeksekusi ini?” imbuhnya.
Menurut Presiden, tidak berbuahnya komitmen investasi biasanya disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti urusan pembebasan tanah yang tak kunjung selesai sehingga investor tidak bisa memulai usahanya. Presiden pun mengapresiasi langkah Kepala BKPM yang terjun langsung untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan.
“Kemarin diselesaikan, misalnya di Provinsi Banten, 2 minggu diselesaikan oleh beliau. Karena saya tahu beliau ini orang lapangan. Meskipun _ngancem-ngancemnya_ pakai bawa nama Presiden. Ini kalau mengancam gubernur, bupati, wali kota, polda, polres, saya dengar pakai nama saya. Bawa-bawa nama saya, enggak apa-apa tapi masalahnya selesai. Buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan enggak ada masalah. Akhirnya selesai, 2 minggu rampung,” jelasnya.
Selain soal pembebasan lahan, para investor juga kerap terbentur dengan sulitnya mendapatkan izin. Belum lagi, izin tersebut jumlahnya sangat banyak, mulai dari izin di kabupaten/kota, izin di provinsi, hingga izin di kementerian.
“Memang persoalan ini menjadi persoalan besar kita. Regulasi kita ini jumlahnya 42.000 tumpang tindih, yang ini akan kita selesaikan,” imbuhnya.
Untuk menyelesaikan berbelitnya regulasi tersebut, Presiden menuturkan, minggu ini pemerintah akan mengajukan omnibus law ke DPR. Dalam omnibus law tersebut, menurut Presiden ada 74 undang-undang yang akan dimintakan revisinya secara sekaligus.
“Inilah saya kira kalau ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat oleh DPR, ini akan menjadi sebuah lompatan dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada UKM yang kita harapkan ini akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan kepada dunia usaha,” paparnya.
*Dukungan untuk Ibu Kota Baru*
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menjelaskan tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kepada para kader Hipmi. Menurutnya, gagasan pemindahan ibu kota bukanlah sekadar pemindahan lokasi atau fisik gedung.
“Yang kita gagas ini adalah perpindahan _mindset_, perpindahan pola pikir, perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja. Sehingga yang kita _install_, pertama adalah _menginstall_ sistem sehingga orang mengikuti sistem itu. Ini yang ingin kita kerjakan, bukan yang lain-lain,” ungkapnya.
Sistem baru tersebut misalnya dalam bidang transportasi, di mana Kepala Negara menghendaki agar transportasi massal dan pribadi di ibu kota negara baru nantinya menggunakan kendaraan elektrik dan otonom.
“Saya juga memiliki mimpi besar agar kita ini menjadi ibu kota pertama yang transportasi massalnya, transportasi pribadinya memakai _electric vehicle_ dan _autonomous vehicle_, semuanya. Sistem ini yang ingin kita bangun sehingga semuanya efisien, semuanya murah,” katanya.
“Saya berharap dukungan penuh dari bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, keluarga besar Hipmi, dalam rangka kita tadi, ada sebuah perpindahan, transformasi ekonomi di negara kita menuju ke sebuah peradaban yang lebih baik,” tandasnya.
Penulis : Fram
Editor : Ndre
Sumber :
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
