Minahasa PPKM Level III, Berikut Bunyi Surat Edaran 106 BMII Tertanggal 150222
Jurnalline.com, Minahasa – Menyikapi situasi perkembangan kasus COVID-19 diwilayahnya Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi IPU Asean Eng langsung menerbitkan Surat Edaran 106/BM-II-2022 tentang PPKM Level III di Kab.Minahasa tertanggal 15 Februari 2022.
Berikut Petikan Surat Edaran Bupati Royke Roring tersebut memuat 15 poin ketentuan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti seluruh jajaran pemerintahan dan juga masyarakat umum.
Adapun maksud diterbitkannya Surat Edaran tersebut yaitu untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri RI Tito Carnavian Nomor 11 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1.
Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah dan seluruh jajaran diminta untuk kembali mengoptimalkan Posko penanganan COVID-19 di desa maupun kelurahan.
Adapun status PPKM Level 3 di Kabupaten Minahasa dimulai pada 15 – 28 Februari 2022,
Pertama menetapkan pelaksanaan PPKM Level 3 mulai tanggal 15 Februari 2022 sampai 28 Februari 2022.
Selanjutnya Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh.
Hal tersebut berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Mendagri nomor 03/KB/202l, nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Untuk pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 50 persen Work From Office (WFO) dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.
Jika ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama lima hari.
Kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.
Untuk objek tertentu, seperti tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pasar, toko, swalayan dan supermarket dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan Prokes secara lebih ketat.
Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, barbershop atau pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain- lain yang sejenis diizinkan buka dengan Prokes ketat dengan memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer dan menjaga jarak.
Pelaksanaan kegiatan makan minum ditempat umum, baik restoran atau rumah makan, kafe, warung makan, pedagang kaki lima dan lapak jajanan diizinkan buka sampai pukul 21.00 Wita.
Operasional tersebut juga dapat melayani makan ditempat dengan kapasitas 50 persen, serta menerima makanan dibawa pulang dengan penerapan Prokes secara lebih ketat.
Adapun untuk tempat ibadah maupun tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50 persen, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
Pelaksanaan kegiatan pada area publik seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya diizinkan beroperasi maksimal 50 persen dari kapasitas dengan penerapan Prokes secara ketat.
Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian serta kerumunan diizinkan dibuka namun dibatasi kapasitas 50 persen dengan penerapan Prokes secara ketat.
Resepsi pernikahan dan hajatan lainnya dapat diizinkan maksimal 50 persen dari kapasitas dengan penerapan Prokes secara ketat, tetapi tidak menerapkan makan di tempat, tetapi dibawa pulang dan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup.
Acara duka dihadiri maksimal 50 persen dari kapasitas dengan menerapkan Prokes secara ketat.
Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar maupun pertemuan, untuk wilayah zona hijau dan kuning dapat diizinkan dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 persen serta penerapan Prokes secara lebih ketat.
Sedangkan untuk wilayah zona merah ditutup untuk sementara waktu.
Bagi Pelaku perjalanan yang akan masuk wilayah Kabupaten Minahasa harus menunjukkan sertifikat vaksin, minimal dosis pertama, dan keterangan Rapid Tes Antigen.
Setiap orang dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular.
Sanksi itu akan diberikan berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 212 sampai 218, Undang – undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang – undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Serta Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan upaya pencegahan Pengendalian Covid 19.
Penulis : IskandarEffendy
Editor : Ndre
