Ini Tanggapan Ketua AGIS SULUT Terkait Kebijakan Pernyataan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim
Jurnalline.com, Minahasa,- Pernyataan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk menghilangkan kewajiban membuat Skripsi bagi mahasiswa calon lulusan S1 perguruan tinggi, menuai polemik dikalangan dunia pendidikan tanah air.
Salah satunya tanggapan yang dilontarkan Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara (AGIS SULUT) Dr Drs Arnold Poli SH MAP yang juga adalah Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulut.
Menurut dia, imbauan Mendikbud Ristek yang dituangkan dalam Permendikbukristek No: 53 thn 2023 tentang penjaminan bayar Perguruan Tinggi itu keterlaluan dan bertolak belakang dengan semangat pendidikan di tanah air.
“Apapun alasannya bahwa demi penyelarasan kurikulum Merdeka Belajar, bagi AGIS berlebihan.” Ujarnya
Lanjut Ketua AGIS Sulut ini, Karenanya kami meminta Presiden RI untuk meninjau kembali jabatan Pak Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek dan Dikti.
Menurutnya bahwa Menteri Nadiem banyak melahirkan Kebijakan yang absolud dan ekstrem di bidang pendidikan tanpa ada kajian yang intensif dan komprehenship.
“Hingga ujung-ujungnya hanya membuat tenaga pendidikan khusus di PT (jajaran dosen) kebingungan,” tandas mantan Sekot Tomohon ini
Dikatakannya, bila kebijakan-kebijakan seperti itu dibiarkan saja. “Mau dibawa kemana pendidikan Indonesia ini?
“Kabur tidak jelas, sementara di negara super power mereka belomba-lomba, baik mahasiswa dan dosen dipacu melakukan penelitian apakah dalam bentuk Skripsi, Thesis atau disertasi,” kunci Poli.
(IskandarEffendy)
