Berhasil Tekan Stunting, Pemprov Banten Raih Insentif Fiskal Rp5,7 Miliar
Jurnalline.com, Serang (Banten) – Masih dalam suasana Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima penghargaan pada kategori percepatan penurunan stunting. Pemprov Banten mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 sebesar Rp5.723.149.000.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Istana Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).
Al Muktabar mengucapkan terima kasih telah diberikannya penghargaan kepada Pemprov Banten atas upaya yang sudah dilakukan selama ini dalam penanganan stunting. Menurutnya, penghargaan ini bukanlah sebuah tujuan dari apa yang sudah dilakukan selama ini.
“Sejatinya, penghargaan ini adalah sebuah efek dari kinerja bersama seluruh stakeholder di Provinsi Banten. Melalui berbagai program yang dilakukan, secara bersama-sama dan bergotong royong dengan sungguh-sungguh dan serius,” ungkapnya.
“Tentu jangan sampai kita berpuas diri dengan penghargaan yang diraih ini. Karena penanganan stunting harus terus digalakkan sehingga input dan output dari proses itu bisa lebih baik lagi,” tambah Al Muktabar.
Diungkapkan, Pemprov Banten melaksanakan program input yang harus terus dilakukan dalam rangka pencegahan stunting. Salah satunya dengan melakukan tindakan preventif kepada perempuan yang akan memasuki usia pernikahan. Mereka diberikan tambahan vitamin, memberikan pendampingan kesehatan serta edukasi.
“Di tingkat kuratif, kita melakukan intervensi dengan memberikan bantuan makan bergizi dan berprotein tinggi seperti telur dan susu. Sedangkan dalam bentuk intervensi khusus, kita melakukannya dengan pendekatan medis,” jelas Al Muktabar.
Pada level promotif lanjutnya, Pemprov Banten terus melakukan edukasi kepada masyarakat bersama seluruh stakeholder. Tujuannya, muncul kesadaran bersama di masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan stunting secara mandiri.
“Semua program itu sudah berjalan dan tertata dengan baik serta terukur melalui gerakan reformasi birokrasi berdampak tematik,” ucapnya.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen. Kemudian di tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen atau turun sebesar 4,5 persen.
Dalam Percepatan penanganan stunting Pemprov Banten bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengembangkan aplikasi e-dasawisma. Melalui aplikasi ini pendampingan penanganan stunting oleh para kader PKK bisa terpantau dengan baik karena sudah by name by address. Riwayat penanganan juga terpantau. Jika diperlukan, percepatan penanganan stunting juga bisa lebih spesifik.
Mengacu data yang terinput di aplikasi e-dasawisma tercatat by name by address, tercatat sebanyak 29.794 anak mengalami stunting. Sampai semester pertama ini yang dinyatakan sudah pulih mencapai 19.055 anak, sedangkan sisanya sebanyak 10.739 anak masih dalam penanganan. Sehingga ditargetkan pada tahun 2023 ini estimasi prevalensi stunting sebesar 12,63 persen.
Dalam sambutannya, Wapres KH Ma’ruf Amin mengatakan, insentif fiskal itu diberikan atas kinerja dan sumbangsih signifikan dalam upaya percepatan penurunan stunting serta komitmen dan kontribusi terhadap para pihak penerima penghargaan.
“Saya berharap insentif dan penghargaan ini bukan semata tujuan akhir saudara-saudara dalam bekerja, melainkan menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih besar lagi,” ungkapnya.
Wapres juga menegaskan, Pemerintah terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting. Tercatat, angka balita stunting di Indonesia pada 2022 sebesar 21,6 persen, turun dari 30,8 persen pada 2018. Untuk mencapai target hingga ke angka 14 persen pada 2024, tantangan yang dihadapi kian berat.
Selain keterbatasan waktu dan besaran target untuk dicapai, pemerintah berhadapan dengan tahun politik. Pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah harus dipastikan tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.
“Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” tegasnya.
Fram
