Petani Keluhkan Subsidi Pupuk Belum Terjangkau Sesuai Kebutuhan
Jurnalline.com, Minahasa — Para Petani sejak lama telah mengeluhkan terkait dengan kebutuhan mendapatkan pupuk subsidi untuk kebutuhannya dalam lahan pertaniannya.
Dari beberapa kesempatan berdiskusi bersama para petani yang lahannya kurang lebih 3 hektar, tidak mampu menyuplai pupuk karena keterbatasan mendapatkan pupuk dilain sisi harga yang cukup meroket.
“Untuk mendapatkan pupuk, kami para petani sulit mendapat pupuk sesuai kebutuhan. Jadi banyak lahan yang tidak dikelola karena biayanya mahal ditambah harus memakai kartu tani dan lain Sebagainya.”
Sementara itu tiga tahun terakhir sejak Pandemi Covid 19, terasa sulit kami mengelola lahan pertanian seperti menanam jagung, padi dan sebagainya yang tidak sesuai lagi dengan luas lahan yang kami kelola.
Namun kami bersyukur atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang program utama pada ketahanan pangan, tidak lagi mempersulit petani dalam mendapatkan Pupuk.
Kami memberi apresiasi kepada Menteri Pertanian bapak Andi Amran Sulaiman, dimana dirinya menegaskan bahwa penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Tujuannya untuk mempermudah petani mendapat pupuk subsidi.”
Akan Hal tersebut merespons keluhan masyarakat juga para kepala desa yang menyebut banyak petani sulit dapat pupuk bersubsidi. Salah satunya imbas penggunaan Kartu Tani yang dikatakan mempersulit.
Pada satu kegiatan Merespons hal itu, Mentan Amran menegaskan Kartu Tani tidak lagi berlaku. Syarat penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan KTP.
”Kami senang Kartu tani tidak berlaku lagi, dan mendengar arahan pak Menteri Amran saat ini kami Bapak ibu bisa gunakan KTP dalam memperoleh pupuk. Jadi kara Pakk Menteri kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk,” kata Mentan Amran, di Kantor Kementan, Jakarta belum lama ini
Pak Menteri pertanian juga menuturkan, ada beberapa catatan jika menggunakan Kartu Tani. Misalnya, ketika akun tak bisa dibuka, maka petani tak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
Di sisi lain, sulitnya akses di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan sinyal. Mentan Amran Sulaiman mencontohkan daerah Papua yang kesulitan jika menggunakan Kartu Tani.
“Kalau pakai kartu tani, PIN-nya lupa, selesai tidak bisa ambil pupuk, kemudian saudara kita yang ada di Papua tidak bisa ambil pupuk kalau tidak ada sinyal, terus saudara kita yang meninggal tidak bisa lagi ambil, sehingga KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden,” jelasnya
Menambahkan bahwa Pupuk Subsidi oleh pemerintah sudah menambah kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton sejak awal 2024. Ini jadi kepastian stok merespons kebutuhan petani. (EffendyIskandar)
