Konsolidasi Mahasiswa Jakarta Serukan Gulingkan Jokowi
Jurnalline.com, Jakarta – Kelompok mahasiswa tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Jakarta (KMJ) berunjuk rasa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).
Aksi yang digelar dengan memblokir separuh jalan Diponegoro dan bakar ban bekas itu, para mahasiswa menuntut agar Jokowi-JK turun sekarang juga.
“Gulingkan sekarang juga, karena Ir. Joko Widodo tidak pantas menjadi Presiden RI,” tegas Koordinator aksi Thomas.
Gabungan elemen mahasiswa dari UBK, UIJ, UMT, Universitas Borobudur, dan Universitas Tama Jagakarsa juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Konsolidasi Mahasiswa Jakarta Indonesia menuju negara gagal gulingkang Jokowi – JK sekarang juga !!!’.
Thomas mengaku para mahasiswa melihat situasi bangsa yang di pimpin Jokowi-JK dalam kurun waktu 2 tahun silam, kepemimpinannya sangatlah di sayangkan. Keberpihakan dalam potret sosial yang terjadi saat ini, Jokowi dinilai sudah jauh melenceng dengan apa yang di cita-citakan masyarakat Indonesia pada umumnya (UUD 1945, Nawacita, Trisakti Primbul, Pancasila, GBHN, dan Dwi Fungsi) telah gagal menjadi negara yang mampu bersaing mengkibarkan martabat akan kehormartan bangsa ini kian memburuk.
“Peristiwa demi peristiwa dalam 2 tahun ini adalah jawaban dari apa yang sudah di lakukan oleh Jokowi,” sesal Thomas dalam orasinya.
Thomas juga kecewa dengan reshuffle kabinet jilid II Jokowi yang semestinya jauh lebih baik dari pada sebelumnya namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Keterpurukan yang terjadi saat ini sangatlah menjadi pertanyaan kepada kami mahasiswa dan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.
Dikatakan dia, kejadian BOM Sarinah sejauh ini belumlah terjawab, pelanggaran ham dan isu rasisme serta separatisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Jogyakarta sedikitpun tidak ada tangapan dari Jokowi. Di tambah lagi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) besar masih belum juga ada langkah tegas serta upaya penyelesaian, sehingga reshuffle yang terjadi kemarin adalah sebuah bentuk tipu muslihat dari pada apa yang di janjikan dari pada kampanye Jokowi untuk membangun Indonesia jauh lebih baik.
“Menteri-Menteri terpilih adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus di masa lalu yang belum ada upaya penyelesaian hukum di Republik ini, seperti Wiranto yang menggantikan Luhut B Panjaitan,” bebernya.
Bahkan, lanjut dia, Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan adalah sebuah penghianatan terhadap negara. Padahal, Sri Mulyani pernah terbelit dalam skandal Bank Century.
“Lihatlah kegagalan yang terjadi saat ini,” ungkap dia.
Tak hanya itu, Thomas mengingatkan harusnya Presiden Jokowi melibatkan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menunjukkan sejumlah Menteri baru.
“Tapi sekarang tidak melibatkan lagi. Padahal saat meramu kabinet tahun lalu KPK dan PPATK dilibatkan untuk melacak rekam jejak para calon menteri sebagai bahan pertimbangan, apakah KPK dan PPATK tidak mampu di percaya lagi sehingga tidak di libatkan kembali,” tandasnya.saat berorasi di depan 50-an orang massa mahasiswa lintas kampus di Jakarta.
(IDG/Red)
