Ada apa di balik tidak turun Dana PPMK 2016.
Jurnalline.com, Jakarta – Dalam Rapat Anggaran DPRD DKI Jakarta,ada kabar tak sedap terkuak terkait keberadaan dana PPMK tahun 2016, menurut sumber di DPRD DKI Jakarta menyebutkan bahwa mata anggaran PPMK tahun 2016, ketika dibahas di tingkat KUPA PPAS, yang digelar Jumat (9/9/2016) kemaren.
diputuskan bahwa mata anggaran dana PPMK yang selama ini di kelola oleh LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) untuk bina fisik maupun bina sosial ini, tidak dapat dianggarkan pada APBD-P Prov. DKI Jakarta Tahun 2016, pasalnya menurut Kepala BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Dien Ermawati, bahwa Pertanggungjawaban pemanfaatan dana PPMK yang pernah ada, diduga ada temuan permasalahan, hasil pantauan inspektorat maupun dari audit BPK dan BPKP.
“Untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, mata anggaran dana PPMK ditiadakan, kami akan mengevaluasi mata anggaran tersebut, insyaallah kalau hasil evaluasi itu tidak ada temuan permasalahan, ya dana PPMK akan dianggarkan tahun depan,” tutur Dien Ermawati kepada pers, di balaikota, Rabu (14/9/2016).
Sementara itu, menanggapi permasalahan ditiadakannya dana PPMK pada APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, Solikun Ketua Forum LMK Kota Administrasi Jakarta Timur mengatakan bahwa pihaknya merasa heran dan terkejut tatkala dana PPMK tidak masuk di APBD -P Prov DKI Jakarta tahun 2016.
“Ketika pertemuan tanggal 15 Agustus 2016 di balai kota, yang juga dihadiri pihak BPMPKB Prov DKI Jakarta, terkait dana PPMK itu tidak ada masalah, bahkan kami disuruh bikin proposal untuk pencairan dana PPMK tahun 2016 ini, mengapa sekarang mata anggaran PPMK tidak masuk di APBD-P??” kata Solikun, saat menggelar konferensi pers di kawasan rawamangun Jakarta Timur, Rabu (14/9/2016).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sudah semestinya pihak BPMPKB, transparan kepada LMK, jika ada masalah mengenai dana PPMK, maka dibuka saja, jangan menutup diri, tanpa memberikan informasi yang jelas kepada Forum LMK se DKI Jakarta, khususnya yg ada di wilayah.
“Ini Tahun politik loh, saya kuatirkan permasalahan ini, dapat menimbulkan preseden buruk bagi kepemimpinan pak Basuki Tjahya Purnama, yang disangka tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, dana PPMK itu untuk membantu memberdayakan masyarakat di RT dan RW, kenapa ditiadakan tahun ini? kami sangat menyayangkan keputusan BPMPKB yang meniadakan dana PPMK Tahun 2016 ini,” kata Solikun dengan nada heran.
(IDG/Red)
