80 Prajurit TNI Ikuti Penyegaran Pengelolaan BMN Lingkungan Kemhan dan TNI
Jurnalline.com, Kodiklatal (Surabaya) – Sedikitnya 80 Prajurit perwakilan dari tiga matra TNI mengikuti penyegaran bidang manajerial pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Penyegaran BMN yang dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal Surabaya tersebut dibuka langsung Kolonel CZI Dadang Rahmat mewakili Kapus BMN Baranahan Kemhan. Dalam acara tersebut juga dihadiri Paban I Ren Ditum Kodiklatal Kolonel Laut (E) Gunawan Tri Atmojo .
Kapus BMN Baranahan Kemhan Brigjen TNI Marrahmat, S.Ip., M.Tr (Han) dalam sambutan yang dibacakan Kolonel CZI Dadang Rahmat menyampaikan sebagaimana kita ketahui bahwa pada Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2018, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Suatu opini yang sangat diharapkan baik oleh Kemhan dan TNI maupun seluruh kementerian dan lembaga lainnya.
Menurutnya opini adalah suatu cermin atau rapor bagaimana Kementerian lembaga mempertanggungjawabkan uang negara yang selanjutnya digabung di Kemenku menjadi laporan keuangan pemerintah pusat yang dipertanggungjawabkan oleh Presiden di depan DPR. Dengan pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian Menteri Pertahanan mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya.
Penyegaran bidang manajemen pengelolaan BMN yang dilaksanakan sekarang ini sengaja di khususkan untuk strata perwira dan lebih diutamakan Perwira Menengah atau PNS derajat hal tersebut berdasarkan analisa dan evaluasi oleh BMN Baranahan Kemhan bahwa sebagian besar temuan BPK RI dan permasalahan lainnya dikarenakan atau disebabkan kebijakan yang kurang tepat dan sejenisnya.
Permasalahan tersebut tentunya diselesaikan pada strata perwira bukan pada strata operator, untuk itu beberapa materi yang akan disampaikan adalah bidang manajerial. Pus BMN Baranahan Kemhan selaku pelaksana pengelolaan tingkat Kementerian terus berupaya memperbaiki pengolahan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI menjadi lebih baik.
Meneruskan arahan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto agar opini WTP dapat dipertahankan pada laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2019 ini. untuk itu marilah kita semua semua selaku pelaksana pengelola BMN untuk terus berupaya lebih baik dengan pembenahan-pembenahan.
Diharapkan dari pelaksanaan ini terjalin komunikasi yang baik dengan menciptakan diskusi yang hangat antara peserta dengan pengajar sehingga permasalahan yang timbul di satker maupun subsatker dapat diselesaikan.
Penulis : Fram
Editor : Ndre
Sumber : Kodiklatal
