Jurnalline.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta dukungan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, terutama yang direlokasi. Sebab ini berpengaruh pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno memprediksi jumlah TPS yang ada pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) mencapai 13 ribu lokasi. Namun pihaknya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu.
“Diperkirakan jumlah TPS ada 13 ribu. Kami akan petakan dulu. Bisa saja berkurang karena jumlah pemilih akan kamu tingkatkan di setiap TPS,” kata Sumarno,saat ditemui di kantor KPU DKI Jakarta di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
Pemetaan TPS sendiri tengah dilakukan, yakni pada rentang Agustus hingga September ini. Pemetaan TPS diutamakan pada lokasi yang ditertibkan dan tempat relokasi.
“Kami memetakannya berdasarkan adminstrtif dulu, bukan penyampaian form undangan. Kami minta sluruh SKPD terkait bisa memfasilitasi untuk pemutakhiran data terkait daerah mana yang sudah direlokasi dan kemana,” ujarnya.
Dia menambahkan bagi warga yang direlokasi, TPS akan mengikuti tempat tinggal baru. Pihaknya tidak akan mendirikan di lokasi yang sudah ditinggalkan oleh warga yang direlokasi.
“TPS akan ikuti di tempat tinggal baru. Kami tidak mungkin dirikan TPS di tempat lama. Oleh karena itu perlu keterlibatan banyak pihak,” tandasnya.
Sedangkan menurut Drs.Syarif Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta,dalam memetakan TPS, hendaknya KPU lebih cermat dan lebih teliti, pasalnya hal ini.terkait dengan data pemilih, banyaknya warga yang tergusur dari tempat tinggal nya sehingga berdampak menimbulkan masalah yg bisa mengakibatkan hilangnya hak pilih mereka, “TPS itu di bentuk dari data pemilih, nah kalau mereka yg jadi korban penggusuran gimana donk? kan pasti data nya berubah, tolong KPU mesti cermati masalah tersebut,” pungkas Syarif, saat ditemui pers di ruang kerjanya, Selasa, 20/9/2016.
(IDG/Red)
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media