Jurnalline.com, Banyuasin (Sumsel) – Bertempat di Auditorium Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumsel, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI) Banyuasin menggelar diskusi panel dan sosialisasi KMK (Kredit Modal Kerja) yang dihadiri pengusaha atau kontraktor lokal Banyuasin.
Acara yang bekerjasama dengan Pemkab Banyuasin ini mengangkat tema KMK Dorong Tumbuhnya Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Banyuasin, dengan sub temanya Penguatan Peran Asosiasi Dalam Pembangunan dan Percepatan Infrastruktur di Kabaupaten Banyuasin.
Hadir dalam acara diskusi tersebut, Plh Bupati Banyuasin Ir. Sumansa Asra Supriono, Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Askolani dan Ketua DPC GAPENSI Banyuasin Darul Qoteni serta diikuti sekitar 50 orang pengusaha atau kontraktor lokal Banyuasin.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC GAPENSI Banyuasin Darul Qoteni mengatakan, terselenggaranya acara diskusi semua atas kerjasama DPC GAPENSI Banyuasin dan GAPESINDO, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Bank Sumsel babel Cabang Banyuasin.
“Acara ini dimaksudkan agar para kontraktor lokal dan Gapensi dapat mendesak Pemerintah Kabupaten bagaimana tahun 2017 kontraktor lokal dapat melakukan MoU atau kerja sama membangun banyuasin dengan nilai anggaran Rp 1 miliar, kontraktor lokal Banyuasin bisa mendapat kesempatan untuk membangun sesuai kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin,” ujar Darul.
Askolani saat menyampaikan pidatonya mengatakan, selamat atas terselenggaranya acara ini dan respon positif Plh Bupati Banyuasin SA Supriyono atas kesempatan untuk para kontraktor untuk membangun Pemerintah Kabupaten Banyuasin cukup besar.
“Kelemahan pengusaha lokal adalah sering menjual proyek kepada pihak lain, dan ini merupakan tugas dan wewenang GAPENSI, APINDO dan KADIN untuk mengawasi para pengusaha lokal,” terangnya.
Adapun kelemahan lainnya, lanjutnya, bila sudah mendapat proyek, pada hal belum berjalan, namun sudah memperkaya diri, akhirnya hasil proyeknya tidak maksimal.
SA Supriyono dalam sambutannya menilai bahwa, salah satu penyebab dan salah satu pokok dari masalah pengusaha adalah masalah permodalan.
“Di gred-gred tertentu, Banyuasin akan dimasuki pengusaha-pengusaha diluar Banyuasin. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada profesionalitas pengusahanya,” paparnya.
“Untuk itu, saya berharap kedepan semua harus bisa tranparansi. Termasuk anggaran paling tidak koridor atau paket apa yang dikerjakan dapat diketahui publik,” pungkasnya.
(Mrt)
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media