Tim Verifikasi Lapangan TNI AD Laksanakan Penilaian WTRB di Satker Menarmed 2 Putra Yudha
Jurnalline.com, Jakarta – Guna menciptakan satuan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kali ini Menarmed 2 Kostrad mendapatkan giliran untuk melaksanakan penilaian hasil pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi (WTRB) TA 2023 oleh tim verifikasi lapangan TNI AD di Markas Resimen Armed 2/PY/2 Kostrad. Selasa (28/03/2023)
Selaku Ketua Tim Verifikasi Lapangan WTRB TNI AD TNI AD Letkol Kav Agung Wira mengatakan bahwa hakekat pembangunan zona integritas (WBK & WBBM) yang merupakan Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja yang bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Kegiatan verifikasi lapangan hasil pembangunan Wilayah Tertib Reformasi birokrasi (WTRB) tersebut dipimpin langsung oleh Danmenarmed 2 Putra Yudha dan diikuti oleh seluruh Perwira, serta seluruh prajurit menarmed 2 Putra Yudha.
Dalam rangkaian kegiatan verifikasi lapangan tersebut dipaparkan tentang penerapan seluruh inovasi satuan yang menunjang pelaksanaan pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi seperti pemasangan barcode di setiap sudut pangkalan beserta sarana dan prasarana nya, simulasi beberapa aplikasi hasil inovasi yang diterapkan oleh satuan dan dilanjutkan dengan paparan hasil pembangunan WTRB satuan Menarmed 2 Kostrad.
Dalam sambutannya, Komandan Resimen Armed 2 Putra Yudha Kolonel Arm Joko Setiyo K, M.Si (Han) menyampaikan “Seperti kita ketahui bersama pencanangan Wilayah Tertib Reformasi birokrasi (WTRB) ini merupakan tindak lanjut perintah Bapak KASAD yang terdiri dari 6 instrumen perubahan yaitu Aspek manajemen perubahan, aspek penataan tatalaksana, aspek penataan manajemen SDM, aspek penguatan akuntabilitas, aspek penguatan pengawasan dan aspek peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Fram
Penkostrad
