Masyarakat Wajib tahu, Membangun di Seputaran Garis Sempadan Danau Tondano Tidak DiIzinkan dan Transaksi Jualbeli Lahan
Jurnalline.com, Tondano (Minahasa) –
Kedepan Kawasan sempadan Danau Tondano tak bisa lagi ada transaksi jual beli lahan bahkan pembangunan hunian, Hal tersebut tidak lagi diperbolehkan.
Pernyataan ini ditegaskan langsung Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Sartin Hia, saat hadir pada Pencanangan Pemasangan Patok Batas Sempadan Danau Tondano, Rabu (13/9/2023) siang tadi
“Jadi kedepan tidak ada lagi penambahan pembangunan hunian di seputaran sempadan danau Tondano. Selain itu, tidak diperkenankan lagi adanya jual beli tanah di garis sempadan Danau Tondano.” tukasnya
Lanjut Sartin Masyarakat diharapkan tidak lagi melakukan transaksi apapun untuk kepemilikan lahan. Hal ini untuk supaya pendataan yang dilakukan sebelumnya tidak berubah.
“Untuk hunian yang sudah terlanjur ada di sempadan Danau Tondano, terpaksa menggunakan status quo,” tambahnya
Hal yang sama ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven O E Kandouw. “Jadi masyarakat wajib tahu. Kedepan tidak bisa lagi membangun di seputaran Danau Tondano atau di garis sempadan Danau, Danau Tondano jantung Provinsi Sulut. “Kalau Danau Tondano kering setengah penduduk Sulut terancam,” kata Wagub Kandouw.
Menurut Wagub Kandouw, telah Irjen sampaikan selama pemerintahan Presiden Jokowi targetnya 65 bendungan, sekarang sudah ada 40-an bendungan, dengan total anggaran hampir 200 triliun.
“Alangkah ironisnya yang sudah ada sekitar 4.100 hektare seperti Danau Tondano kita tidak pelihara dan manfaatkan, gusti Allah juga akan marah,” kata Wagub Kandouw
Oleh karena itu, Wagub Kandouw meminta tolong kepada Irjen dan Dirjen langsung buat rod map. “Anggaran lebih banyak lebih bagus. Dari pada mau bikin baru. Bayangkan kalau kita bikin baru seperti ini,” tanya Wagub Kandouw.
Wagub Steven Kandouw juga membeberkan keberadaan Danau Tondano memberikan multiplier effect.
Menurut Kandouw, Sulut indeks renewable energi kita jauh di atas nasional.
“Kita sudah diatas 50 persen, nasional baru 20 persen. Karena kita memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lahendong dan PLTA dari Danau Tondano. Bayangkan kalau kita pake batu bara dan gas. Tapi kita sudah ada empat pembangkit listrik yang dihasilkan dari air Danau Tandano,” ungkap Wagub Kandouw.
Wagub Kandouw mengatakan, ini wujud komitmen kita untuk menjaga aset negara ini. “KPK pun turun tangan untuk menjaga barang langkah ini,” kata Wagub Kandouw.
Dengan adanya ini kata Wagub Kandouw, tidak ada lagi yang main-main soal kepemilikan lahan Danau Tondano. Tidak ada yang mengklaim lahan di sekitar danau Tondano.
“Atas nama pak gubernur mengucapkan terima kasih kepada Deputi KPK dan jajarannya yang melaksanakan kegiatan ini dan stackolder yang hadir disini yang menunjukan ikhtiar, semangat dan komitmen kepada bangsa dan negara terutama rakyat Sulut bersama-sama menyelamatkan Danau Tondano,” pungkasnya.
(effendyiskandar)
