Dinilai, Zona Integritas Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Menuju WBK dan WBBM
Jurnalline. com, Lampung Selatan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, 14 November 2024.
Penilaian yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan itu, merupakan tahapan verifikasi lapangan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Verifikasi lapangan oleh tim dari Kemenpan-RB itu merupakan tahap penting dalam proses penilaian zona integritas. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana implementasi zona integritas di Disdukcapil setempat telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, Edy Firnandi menuturkan, proses verifikasi lapangan dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara, serta pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program zona integritas di lapangan.
“Kita telah melakukan pengumpulan data, wawancara secara zoom pada bulan lalu dan akhirnya hari ini, tim penilai melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah semua yang disampaikan sesuai dengan apa yang ada di lapangan,” ujar Edy Firnandi.
Edy Firnandi mengungkapkan, sasaran utama dari pembangunan zona bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu adalah untuk menciptakan sistem dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan responsif.
“Dengan mengimplementasikan zona integritas, diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan yang dapat merugikan publik. hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan layanan publik,” beber Edy Firnandi.
Lebih lanjut Edy Firnandi menyampaikan, setelah tahapan verifikasi dilakukan, hasil yang diperoleh akan menjadi acuan untuk perbaikan di masa mendatang.
“Kami akan memanfaatkan umpan balik dari tim penilai untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan dalam proses yang ada. Hal ini penting untuk meningkatkan kinerja instansi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Edy Firnandi.
Sumber : Kominfo
