TNI AL Bersama KKP, Aparat Maritim Dan Nelayan Lanjutkan Pembongkaran Pagar Laut Ilegal Di Tangerang Hingga Tuntas
Jalesveva Jayamahe
Jurnalline.com, Jakarta, – TNI AL bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi terkait kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut ilegal yang terbentang sepanjang 30 KM di perairan Tangerang. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari pembongkaran pagar laut yang diinisiasi oleh TNI AL sejak Sabtu, 18 Januari 2025 lalu.
Pembongkaran pagar laut ilegal yang disaksikan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan Menteri KKP Bapak Sakti Wahyu Trenggono ini akan melibatkan 2593 orang, yang terdiri dari Prajurit TNI AL, nelayan sekitar, KKP, Polairud, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP).
Menurunkan sebanyak 753 personel, TNI AL juga mengerahkan puluhan Alutsista diantaranya 1 Unit Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri (Kapa), 2 Unit LVT Marinir, 3 Unit Opleger, 3 Unit Sea Rider, 6 Unit Perahu Karet dengan motor tempel, 9 Truk Pasukan, 2 Unit Kendaraan Kawal, 1 Unit Ambulance, dan beberapa Kapal lainnya.
Pembongkaran ini akan berlangsung dalam beberapa hari dan untuk hari ini, ditargetkan tercabut sebanyak 5 Km pada hari ini. Untuk kepentingan masyarakat, TNI AL akan berupaya secepat mungkin untuk membongkarnya, dengan adanya stakeholder terkait maka akan memudahkan dalam menuntaskan kesulitan para nelayan dalam mencari nafkah.
Perlu diketahui bahwa pembongkaran pagar laut ilegal ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dimana TNI AL akan vertikal tegak lurus untuk menuntaskan pembongkaran ini dengan mengimplementasikan perintah Presiden RI dalam membantu para nelayan.
Dihadapan awak media, Kasal menekankan TNI AL sepakat dan bersinergi dengan seluruh aparat maritim serta nelayan, akan memback up dan mendukung tugas pembongkaran ini. Karena ini merupakan perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Ini akan terus berlanjut dalam membantu kesulitan masyarakat khususnya para nelayan.
“Ini merupakan Tugas pokok dari TNI AL yakni UU TNI No. 34 Tahun 2004 yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan laut, dimana beberapa kecamatan di daerah sini adalah binaan dari Spotmaral. Jadi kita bertekad untuk membantu kesulitan masyarakat semaksimal mungkin,” ujar Kasal
Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Menteri ATR/BPN RI Bapak Nusron Wahid, Menteri Lingkungan Hidup RI Bapak Hanif Faisol Nurofiq, Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Titiek Soeharto, Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah, Kabaharkam Polri Mohammad Fadil Imran, Danpuspom TNI, Pangdam Jaya dan Pangkotama serta Pejabat Utama TNI AL.
Dre
Dinas Penerangan Angkatan Laut.
