Gubernur Abdul Gani Kasuba Berencana Evaluasi Kinerja Pejabat Eselon II.
Jurnalline.com, Maluku Utara – Beredar isu bahwa Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba akan mengevaluasi pimpinan SKPD karena muatan politik, tidak benar adanya. Beliau memiliki rencana itu, namun lebih kepada evaluasi kinerja.
Kepada awak media AGK mengatakan, kepala dinas yang memiliki kinerja baik akan tetap dipertahankan untuk membantu mewujudkan visi dan misinya bersama M Natsir Thaib. Namun, jika kinerja tidak sesuai dengan standar dan harapan maka akan dievaluasi.
“Jangan sampe karena mereka tidak pilih saya terus dikasih non job, kan dosa kalau dong kerja bagus. Tapi ada yang memfitnah bilang berseberangan, itu tidak ada dalam kamus saya. Jadi, kerja mereka (Kadis) yang dievaluasi. Kan yang baik-baik kan tidak” kata AGK usai rapat paripurna di Gedung DPRD Malut, Sofifi, Rabu (18/7/2018).
Untuk evaluasi sendiri, orang nomor satu di Maluku Utara itu akan membentuk tim khusus untuk menilai kinerja pimpinan SKPD. “Nanti ada tim yang mengevaluasi” ujarnya
Namun demikian, AGK mengaku belum menentukan waktu pembentukan tim. Kata dia, jangan sampai persepsi masyarakat terhadap keputusannya bernuansa politis.
“Nanti, kan masih jalan. Jangan sampai dibilang karena itu tempatnya kalah terus harus evaluasi” tegas AGK yang juga calon petahana Pilgub Malut 2018
Dukungan evaluasi terhadap pimpinan SKPD juga datang dari anggita DPRD Provinsi Maluku Utara, hal itu disampaikan langsung oleh Sahril Tahir dalam rapat Paripurna penyampaian KUA dan PPAS T.A 2019, kepada KH. Abdul Gani Kasuba.
Sahril mengatakan, pimpinan SKPD enggan menghadiri undangan Dewan maupun Panja dalam melaksanakan tugasnya untuk meminta keterangan. Kata dia, sewaktu Gubernur melaksanakan cuti kampanye, pimpinan SKPD pun ikut cuti.
“Untuk diketahui saja, di bulan Februari saudara cuti, sebagian besar SKPD pun ikut cuti. Itu terlihat daripada undangan dari DPRD maupun Panja dalam melaksanakan tugas jarang sekali dihadiri. Kecuali Bambang yang kami apresiasi dia sempat hadir” ungkap Sahril
Oleh karena itu, Sahril ini meminta Gubernur Provinsi Maluku Utara agar segera mengevaluasi pejabat eselon II yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
“Pejabat eselon II tidak produktif silahkan dievaluasi jangan dibiarkan, sehingga berpengaruh di pejabat lain” tegas Sahril yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Malut
(YUDI)
