Ketua Umum GERCIN (HYU): Papua Sudah Final Bagian Dari NKRI
Jurnalline.com Jakarta – Hendrik Yance Udam (HYU), selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta NKRI (GERCIN NKRI) dalam keterangan pers nya Rabu sore (19/12/2018) di Jakarta.
“Persoalan Papua telah final dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Pepera (Pemungutan Pendapat Rakyat) 1 Mei 1969 yang difasilitasi oleh PBB sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku. Berati Papua telah merdeka secara berdaulat dalam NKRI, saat nya kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal hal yang positif dan membangun Papua dalam bingkai NKRI, “ujar Hendrik.
Selanjutnya Hendrik Yance, yang biasa dipanggil HYU mengatakan di Papua terdapat tujuh (7), wilayah adat dan terdiri dari kurang lebih dua ratus lebih suku siku asli Papua yang mendiami tanah Papua dan salah satu tujuan kita mendirikan negara adalah kesejahteraan, pertanyaan kami, “seandainya Papua didorong untuk merdeka keluar dari NKRI oleh elit elit politik dan antek antek asing yang adalah petualang petualang politik yang ada.
“Apakah Papua akan lebih sejahtera dan akan”?, Kami yakin tidak, sebab akan terjadi pembunuhan dimana mana untuk merebut kekuasaan yang ada. Sedangkan Papua masih dalam NKRI saja sesama orang asli Papua (OAP), saling membunuh melalui perang suku sesama suku suku di Papua dan terjadi sukuisme yang sangat tinggi untuk jabatan jabatan strategis di pemerintahan dan politik Papua, hanya suku tertentu yang mendominasi pemerintah yang ada. Papua merdeka keluar dari NKRI bukan solusi dalam mendorong orang Papua kedalam lembah maut dan akan membuat hidup orang Papua semakin sengsara dan menderita.
“Kami meminta kepada Gubernur Lukas Enembe S.IP untuk segera melakukan komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di Papua, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, serta TNI Polri untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan krisis Nduga berdarah yang mengakibatkan para pekerja jalan trans Papua ditembak oleh Klompok Sipil Bersenjata (KKB), “imbuhnya.
“Gubernur Papua Lukas Enembe harus mengeluarkan statement atau pernyataan yang santun dan menyejukkan sehingga dapat menenangkan situasi di Papua yang lebih harmonis bukan malah mengeluarkan statement yang menemukan orang dan dapat menyuburkan semangat perpecahan, serta menimbulkan benih benih konflik baru lagi di Papua. “Kami tidak sepakat dengan statement Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP yang mengatakan bahwa persoalan Nduga adalah persoalan orang Papua minta merdeka yang telah dimuat di beberapa media lokal maupun nasional.
Statemen tersebut berbeda dengan. Statement Wakil Gubernur Klemential SE.MM, yang telah dimuat di beberapa media lokal maupun nasional yang mengutuk keras dan menyatakan, bahwa persoalan penembakan karyawan PT Istaka ketika membangun jembatan jalan trans Papua adalah merupakan kekejian Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) dan meminta aparat TNI Polri untuk menangkap pelaku tersebut. Kami sangat heran kedua tokoh tersebut yang adalah merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah mengeluarkan statement yang sangat berbeda dan kontroversial, yang satu mendukung pemerintah pusat dan yang satunya malah melemahkan kekuatan negara di Papua, “tegas HYU.
“Untuk itu kami meminta kepada Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP MH, untuk segera mencari solusi strategi unyuk menyelesaikan persoalan Papua dalam bingkai NKRI, dan juga memediasi kelompok kelompok yang bertikai di Papua, dan tidak usah selalu menggertak pemerintah pusat dengan isu Papua merdeka sebab Papua telah final dalam NKRI dan tidak dapat dikotak katik dan kami mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo (pemerintah pusat), di Papua untuk mensejahterakan orang Papua dalam bingkai NKRI dan mendukung TNI Polri untuk menjaga keamanan di Papua serta mengejar para pelaku kriminal bersenjata di Papua yang menewaskan anak Bangsa yang sedang bekerja di jalan trans Papua di kabupaten Nduga Papua, “pungkasnya.
(Yati)
: Papua Sudah Final Bagian Dari NKRI){kind=link}