Pemprov Malut Raih Predikat B Penerapan SAKIP
Jurnalline.com, Sofifi (Maluku Utara) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan SAKIP award bagi 186 Pemda wilayah III. Maluku Utara sendiri memperoleh nilai B dari penilaian SAKIP yang diserahkan langsung oleh Menpan RB Syarifuddin, di Makassar (19/2/2019).
Menpan RB mengatakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui _cross cutting program_ yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui _refocusing program_ sehingga anggaran tepat sasaran.“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” katanya.
Dia bilang penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.
Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Dia berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.
Mantan Wakapolri ini mengingatkan bahwa penyerahan hasil evaluasi SAKIP bukan menjadi ajang menang atau kalah, bukan juga menjadi sebuah kompetisi tentang angka dan nilai, namun lebih dari itu sebagai sebuah _milestone_ atau peninggalan para abdi negara dalam menciptakan perubahan kinerja. “Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi di tahun mendatang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan _e-government_ melalui _e-budgeting_ untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan.
Penyerahan hasil evaluasi SAKIP kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Dearah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, M Natsir Thaib, melalui kepala Biro Humas dan Protokoler Armyn Zakaria mengatakan, hasil yang dicapai oleh Pemprov saat ini tidak lantas membuat SKPD besar kepala. Justru harus dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.” Kepada SKPD agar lebih tingkatkan lagi kinerja agar supaya di tahun depan (2019) kita bisa mendapatkan nilai BB.”pinta Wagub
Ia menambahkan, Penyerahan Penilaian Sistim Angkutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP tahun 2018 Pemprov Malut mendapat Nilai B. Hasil yang sama juga diraih oleh Pemkab Halut, sementara untuk 9 kabupaten/kota lainnya mendapatkan nilai C.”Itu diserahkan langsung oleh bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),”tukasnya
Sementara untuk hasil yang diperoleh pemerintah provinsi di Wilayah III, DIY Yogyakarta predikat AA, Jawa Tengah Predikat A, Maluku predikat B, Papua Barat predikat B, Maluku Utara predikat B, Papua predikat B, Gorontalo predikat B, Sulawesi Tenggara predikat B, Sulawesi Utara predikat B, Sulawesi Selatan predikat B, Sulawesi Tengah predikat B.
(YUDI)
